Pakde Karwo Ingatkan Pejabat BUMD Hindari Politik Pilkada

Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan ke seluruh pejabat Badan Usaha Milik Daerah untuk menghindari politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di provinsi setempat.

"Aturannya tidak boleh maka hindari untuk ikut berpolitik, terutama di masa kampanye ini," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis.

Sorotan orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut tidak lepas dari kehadiran Komisaris Utama Bank UMKM Jatim, Rasiyo, di sela silaturahim antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Wisma Guru Surabaya, Rabu (28/2).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur, sesuai peraturan tertulis bahwa pejabat BUMD tidak diperbolehkan terlibat.

"Tidak boleh ada politik apapun, tapi pak Rasiyo juga akan habis masa jabatannya pada 21 Maret 2018. Untuk persoalan apakah beliau mewakili PGRI, saya tidak tahu," ucapnya.

Sementara itu, Komisaris Utama Bank UMKM Jatim Rasiyo ketika dikonfirmasi membantah dirinya telah ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon, tapi karena atas nama Dewan Penasihat PGRI Jatim sehingga tidak mungkin menolaknya.

"Saya menemui Bu Khofifah dalam rangka silaturrahim dengan pengurus PGRI Jatim. Beliau kirim surat resmi ke PGRI Jatim sehingga tidak mungkin ditolak," kilahnya.

Mantan Sekdaprov Jatim tersebut juga mempersilakan jika ada calon lain yang akan bersilaturahim dengan PGRI dan berdiskusi sekaligus berbagi masukan untuk kemajuan dunia pendidikan di Jatim.

Pilkada Jatim yang 27 Juni 2018 digelar untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah-Emil di nomor urut satu, dan Gus Ipul-Puti di nomor urut dua.

Pasangan nomor satu merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor dua adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra. (*)