Surabaya (Antara Jatim) - Sembilan fraksi di DPRD Jawa Timur menyetujui sekaligus mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Kami dari Fraksi Partai Golkar menyetujui Raperda Penyelenggaraan Pendidikan untuk disahkan menjadi Perda," ujar Juru bicara Fraksi Partai Golkar Pranaya Yudha Mahardika di sela Sidang Paripurna di Kantor DPRD Jatim di Surabaya, Kamis.
Senada disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Husnul Aqib yang menyampaikan fraksinya dapat menerima dan menetapkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan menjadi Perda.
"Namun, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan yakni pengaturan penyelenggaraan pendidikan baru, kesejahteraan guru, perlindungan guru. Semoga sumber daya manusia di Jatim semakin baik dengan diterbitkannya Perda baru ini," ucapnya.
Di tempat sama, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sosial Irwan Setiawan menyampaikan kalau sistem pendidikan di Jatim perlu dilakukan pembaharuan dengan mengesahkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Nasdem dan Hanura, Achmad Heri, menekankan bahwa pendidikan memberikan semua optimisme dalam kehidupan dan berharap adanya perhatian lembaga atau sekolah, pendidik, peserta didik, infrastruktur atau sarana prasarana.
Sementara itu, pengesahan Raperda Penyelengaraan Pendidikan menjadi Perda ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Pimpinan DPRD Jatim serta pemberian paraf Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang mewakili Gubernur Jatim Soekarwo.
Dalam sambutannya, Gus Ipul, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa dengan ditetapkannya Raperda ini maka menjadi langkah penyesuaian terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 dari Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Menurut dia, koordinasi dan kerja sama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tetap diakomodasi dan dilaksanakan karena pendidikan bersifat universal dan tidak terkotak-kotak pada wilayah administrasi tertentu.
"Harapannya, semua yang diatur dalam Perda ini nantinya dapat dilaksanakan oleh semua pemangku kebijakan sehingga secara nyata berdampak terhadap perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Jatim," katanya. (*)
