Surabaya (Antara Jatim) - Serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan pematusan Kota Surabaya hingga tutup tahun anggaran 2017 diperkirakan melebihi target yang telah ditetapkan.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pematusan (DBMP) Kota Surabaya Ganjar Pramono, di Surabaya, Selasa, mengatakan pihaknya optimistis tahun 2017 ini bisa mencapai target diatas 90 persen dari total anggaran Rp1.05 triliun.
"Di bidang saya saat ini hampir mendekati 90 persen, kalau secara global di Dinas PU bisa mencapai diatas 90-92 persen," katanya.
Menurut dia, hal ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya mentok mencapai target 51 persen dalam penyerapan anggaran di Dinas PU. Hal itu, lanjut dia, disebabkan beralihnya pekerjaan pavingisasi dari Dinas PU ke Dinas Cipta Karya.
Ganjar mengatakan sebetulnya pavingisasi bukan menjadi penghambat tidak terserapnya anggaran dengan maksimal. Hal ini dikarenakan proses pengajuan pavingisasi melalui jasmas dan musrembang masih agak sulit dan banyak kendala.
"Kadang sudah diverifikasi ternyata warga tidak mau, akhirnya di lapangan berubah dan harus ganti DED (perencanaan) lagi," katanya.
Untuk saat ini, lanjut dia, Dinas PU hanya menangani jalan dan jembatan, minimal jalan lokal dan jalan lingkungan 6 meter keatas.
Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Buchori Imron sebelumnya menilai ada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkot Surabaya memiliki serapan anggaran rendah atau tidak sampai 70 persen.
"Kinerja pemkot diukur dari seberapa besar anggaran itu terserap. Hingga akhir tahun namun serapannya masih rendah lalu bagiamana pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan di awal tahun," katanya.
Adapun kelima SKPD itu antara lain Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Dishub dinilai SKPD yang serapannya paling rendah ketimbang SKPD lain karena dari alokasi anggaran sebesar Rp108 miliar baru terserap 40,68 persen.
Ada juga Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yakni dari alokasi anggaran Rp1,3 trilliun, namun baru terserap 41,4 persen. Begitu juga Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) dari anggaran total Rp903,5 miliar, namun baru terserap 41,6 persen.
Selain itu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dari total anggaran Rp 400 miliar, hanya terserap 63 persen. Terakhir Dinas Lingkungan Hidup dari anggaran Rp12,8 miliar, yang sudah terserap 66,7 persen. (*)
