Bojonegoro (Antara Jatim) - Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto meminta lima aksi pemerintahaan terbuka partisipatif atau "open government patnership" (OGP) di daerahnya yang menjadi wakil Indonesia untuk perncontohan tingkat dunia bisa terlaksana dengan baik.
"Pastikan lima aksi pemerintahan terbuka partisipatif yang sudah berjalan bisa terlaksana dengan baik, sehingga Maret 2018 harus dilakukan evaluasi," kata dia usai "video conference" dengan "Manager, subnational Government Pilot Project" OGP Brittany Giroux Lane di Amerika Serikat, Rabu.
Ia menyampaikan hal itu dengan jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintahan partisipatif atau OGP antara lain, Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur dengan jajarannya, juga sejumlah LSM, wartawan dan jajaran pemkab lainnya.
"Siapapun pengganti saya sebagai bupati yang ada disini harus bisa meyakinkan bahwa program pemerintahan terbuka partisipatif atau OGP harus tetap berjalan," kata dia menambahkan.
Sebab, lanjut dia, masa jabatannya sudah habis Maret 2018, padahal lima aksi pemerintahan terbuka partisipatif harus terus berjalan.
Menurut dia, lima aksi pemerintahan terbuka partisipatif salah satunya revolusi data harus bisa memberikan gambaran kepada masyarakat sehingga data berbagai bidang harus selalu diperbaharui.
"Saya minta data selalu diperbaharui sehingga menjadi rujukan masyarakat untuk berbagai keperluan pembangunan.Saya harapkan semua mekanisme lima aksi pemerintahan terbuka partisipatif semuanya terpenuhi," katanya menegaskan.
Lima aksi pemerintah terbuka partisipatif, selain revolusi data, lainnya yaitu penguatan akuntabilitas pemerintahan desa, peningkatan transparansi sistem anggaran daerah, penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Menurut dia, program lima aksi pemerintahan terbuka partisipatif daerahnya terlengkap dibandingkan program pemerintahan terbuka partisipatif negara lainnya di dunia.
"Program aksi pemerintahan terbuka partisipatif Bojonegoro terlengkap karena menyangkut pemerintahan," kat dia menjelaskan.
Kepala Bagian Layanan "E-Goverment" Dinas Kominfo Alit S. Purnayoga, program pemerintahan terbuka partisipatif yang digelar organisasi OGP di Amerika Serikat akan bertambah 15 negara, sehingga akan ada 30 negara (kota/kabupaten) yang masuk program pemerintahan terbuka partisipatif.
"Dalam video conference tadi Brittany Giroux Lane menyampaikan akan ada tambahan 15 negara yang masuk program pemerintahan terbuka partisipatif," kata dia. (*)
