LSM dan Organisasi Kemasyarakatan Dorong Pemkab Jember Laksanakan "OGP" untuk Percepatan SDGs

Jember (Antaranews Jatim) - Masyarakat dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan organisasi kemasyarakatan (CSO) mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan "open government partnership" (OGP) untuk percepatan rencana aksi daerah dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di wilayah setempat.
 
"Nilai-nilai 'open government partnership' itu salah satu yang melandasi tata kelola tim koordinasi di tingkat nasional SDGs seperti pelibatan semua pihak dan mendorong adanya kepemimpinan bersama," kata Senior Program Officer on SDGs INFID Hamong Santoso di Jember, Jumat.

Migrant Care Jember mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember dan CSO dalam kegiatan diskusi bersama yang bertema "Konsolidasi Penyusunan Rencana Aksi SDGs dalam Kerangka OGP di Kabupaten Jember" sebagai tindak lanjut komitmen Bupati Jember Faida untuk menerapkan OGP dalam mewujudkan percepatan SDGs.

Menurut Hamong, pengambilan keputusan dan kebijakan tidak lagi didominasi oleh pemerintah, namun suara masyarakat sipil juga harus dipertimbangkan untuk mendukung percepatan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Jember.

"Jember memiliki modal yang bagus untuk melakukan OGP karena komitmen Bupati Faida saat menyampaikan paparannya dalam transparansi dan perbaikan layanan publik, namun hal itu tidak cukup dan juga harus didukung oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya.

Ia menjelaskan keterbukaan pemerintah dalam melakukan kemitraan yang baik di Jember harus didukung oleh birokrasi yang mumpuni dan masyarakat sipil yang kuat, sehingga pencapaian SDGs dapat diwujudkan.

Sementara Project Officer Migrant Care di Jember Bambang Teguh Karyanto mengaku agak kecewa dengan sedikitnya pimpinan OPD yang hadir dalam kegiatan tersebut, padahal forum tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemkab Jember dalam kerangka "open government partnership" untuk mendorong percepatan SDGs.

"Keseriusan untuk melaksanakan OGP masih belum ditunjukkan oleh birokrasi di Pemkab Jember, namun kami akan terus mendorong hal itu, agar bisa mempercepat pencapaian SDGs di wilayah setempat," katanya.

Sementara Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappekab Jember Andri Purnomo mengaku setuju bahwa OGP merupakan alat untuk mempercepat pencapaian SDGs di Jember karena hal itu merupakan inisiatif kemitraan pemerintah terbuka sebagai upaya meningkatkan performa pemerintahan, mendorong partisipasi warga, dan memperbesar daya tanggap pemerintah terhadap warga.

"OGP memiliki pertalian yang erat dengan SDGs dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan," tuturnya.(*)