"Di sana, Indonesia dianggap satu negara yang paling penting, punya potensial untuk mengembangkan 'cyber security' yang andal karena pengguna internet di Indonesia sangat besar, 132 juta pengguna internet," kata Wiranto usai menghadap Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Menurut Wiranto, dengan besarnya pengguna internet tersebut, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan "high teknologi" soal informasi teknologi (IT) maka masalah "cyber security" sangat dominan di Indonesia.
"Nah dalam hal itu, maka kita akan segera menuntaskan Badan Siber dan Sandi Negara dengan istilah BSSN yang tugasnya memproteksi kegiatan siber di seluruh Indonesia," ucapnya.
Menko Polhukam mengakui bahwa beberapa lembaga, seperti BIN, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Polri telah "Cyber Security" secara mandiri.
Wiranto mengatakan dibentuknya BSSN ini untuk memayungi "cyber securty" tersebut dan bisa dikoordinasi agar tidak tumpang tindih dan "overlap".
"Kalau 'cyber security' mandiri-mandiri tanpa ada koordinasi, nanti bisa tumpang-tindih, bisa overlap dan sebagainya. Ini bisa diatur, anda bagaian apa, anda bagaian apa, semuanya punya bagaian sehingga jadi kekuatan yang andal," tuturnya.
Wiranto mengatakan rencana pembentukan BSSN ini sudah dilaporkan Presiden dan segera terbentuk karena kebutuhannya sangat mendesak.
"Sudah saya lapaorkan, dituntaskan pembentukaannya segera, karena kebutuhannya sudah sangat mendesak," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa "cyber security" ini sangat dibutuhkan agar tidak menganggu berbagai kegiatan, apalagi Indonesia saat ini sedang mencanangkan ekonomi digital sehingga membutuhkan pertahanan siber yang andal agar tidak diganggu pihak lain.
Wiranto menjelaskan bahwa BSSN ini nantinya akan dibawah koordinasi Menko PolhukamMenko.(*)
Video Oleh: Joko Susilo
