Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) membangun sinergi masyarakat guna kesejahteraam perempuan dan anak Indonesia melalui Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Tahun 201.
"Puspa merupakan wadah berkumpulnya berbagai lembaga masyarakat yang mencakup berbagai bidang, yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan Dinas PPPA dari seluruh provinsi di Indonesia," kata Menteri PPPA Yohana Yembise dalam acara Temu Nasional PUSPA 2017 di Surabaya, Senin.
Menurut dia, acara ini bertujuan untuk mensinergikan sekaligus mengkolaborasi, baik peran Kemen PPPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dalam menangani persoalan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia.
Mereka akan berkumpul untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman seputar persoalan perempuan dan anak dalam menyatukan semangat pergerakan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu kini menjadi strategi utama Kemen PPPA untuk mengakhiri tiga hal yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan (Three Ends).
"Masih banyak LM yang memiliki ide maupun rumusan strategi, namun masih terbatas pada jangkauan dan jaringan kerjanya di daerah masing-masing," ujarnya.
Dalam pertemuan PUSPA 2017 ini, lanjut dia, pihaknya mengusung ide sinergi antara LM di provinsi dan pemerintah pusat dengan tujuan dapat mewujudkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan tiga isu prioritas Kemen PPPA yang disebut dengan "three ends".
Upaya ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. "Mari kita putuskan mata rantai kekerasan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita bekerja bersama dan ciptakan perubahan demi kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia," ujarnya.
Lebih jauh Menteri Yohana mengatakan berbagai upaya sinergi telah dilakukan Kemen PPPA bersama LM terkait "three ends" di antaranya bekerjasama dengan SKPD dan LM hampir di seluruh provinsi di Indonesia melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), baik individu, komunitas, dan organisasi untuk bersama-sama menghapuskan tindakan kekerasan terhadap anak.
Selain itu juga melakukan pengarusutamaan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Selain itu membentuk gugus tugas Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), yang terdiri dari unsur pemerintah, LM, dan penegak hukum.
Serta menginisiasi program Industri Rumahan (IR) melalui pelatihan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dan perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk membangun usaha kecil rumahan.
Temu Nasional PUSPA 2017 yang berlangsung pada 27–29 Agustus 2017 di Surabaya ini merupakan pertemuan tindak lanjut dari Temu Nasional Puspa sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 30 Mei –1 Juni 2016 di Yogyakarta. Sekitar 300 peserta dari berbagai elemen masyarakat hadir dalam acara ini untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan Puspa 2017 yang terdiri dari sesi inspirasi, sesi pasar ide, sesi konferensi, dan kunjungan lapangan (fieldtrip).
"Kami berharap agar seluruh elemen masyarakat, utamanya lembaga masyarakat dapat bekerja dengan jangkauan yang lebih luas, memiliki jaringan bermitra yang lebih banyak untuk saling bertukar ide dalam konteks perempuan dan anak, membangun fokus isu yang mereka bidangi berdasarkan strategi prioritas three ends, dan membangun sinergi nyata dengan sesama lembaga masyarakat terkait inovasi bagi perempuan dan anak," kata Menteri Yohana. (*)
