Kemensos-Kementerian PPPA ajak Muslimat NU kerja sama

Surabaya (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajak PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk bekerja sama dalam mewujudkan target pembangunan ke depan saat Kongres XVIII di Surabaya, Jawa Timur.

"Kami mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru yang sudah ditandatangani Bapak Presiden memuat nama dan alamat, foto-foto juga ada. Nanti akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah baik untuk Muslimat NU maupun Jawa Timur," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam keterangan diterima di Surabaya, Kamis.

Dengan data tunggal yang menjadi pedoman kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah akan memudahkan untuk penyasaran, sehingga semua bisa saling berkolaborasi untuk saling memperkuat intervensi demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

“Jadi semua bisa saling berbagi peran. Mana yang perlindungan sosial, mana yang pemberdayaan. Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, pemda apa, Pengurus NU apa, dan seterusnya. Sehingga intervensi yang diberikan terpetakan dan tidak menumpuk-numpuk bantuan yang sama," ujar Mensos

Selama ini yang memang menjadi kendala adalah belum adanya satu data. Masing-masing kementerian dan lembaga, kata dia, memiliki data sendiri sehingga bantuan sosial bisa belum maksimal.

Namun pada pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya menegaskan semua akan mengacu data tunggal yang disusun oleh BPS.

“Pemutakhirannya kita akan lakukan tiga bulan sekali. Kenapa, karena agar seirama dengan penyaluran bansos kita,” ujar Mensos.

Di depan ribuan Muslimat NU yang hadir, Mensos yang juga Sekretaris Jenderal PBNU mengapresiasi bahwa kemiskinan Jawa Timur paling banyak penurunannya pada periode Maret 2023-Maret 2024.

Dibawah komando Khofifah Indar Parawansa, ia optimis Muslimat NU bisa memaksimalkan upaya penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

Selama ini Muslimat NU memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembangunan. "Makanya saya mengapresiasi Muslimat NU punya program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem)," katanya.

“Oleh sebab itu kita siap berkolaborasi, kita akan kirim data dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem yang ada di seluruh daerah by name by address dan akan kami kirim untuk bisa diberikan dukungan sesuai dengan program Muslimat NU,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Pihaknya menyebutkan realitas di lapangan masih banyak kasus terkait perempuan dan anak yang menyeruak, terutama pernikahan dini usia, kekerasan pada anak, perdagangan orang dan anak, dan stunting.

ia berharap Muslimat NU bisa turut berkolaborasi untuk mengatasi masalah tersebut, karena memiliki jaringan emak-emak hingga pelosok negeri.

“Kami berharap Muslimat NU ikut bersama sama, bersatu, melindungi perempuan dan anak kita demi Indonesia Emas 2045,” ujar Arifah.

Menanggapi hal ini Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya siap untuk berkontribusi dan bersinergi dengan Kemensos maupun Kementerian PPPA.

“Untuk Program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan rantangan untuk masyarakat miskin ekstrem di daerah dengan mengandalkan data dari kepala desa,” kata Khofifah.

Program Mustika Mesem ini sudah diluncurkan secara nasional saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap untuk berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih masif lagi. Apalagi nanti didukung dengan data tunggal, tentu Insya Allah akan semakin besar manfaatnya dan tepat sasaran,” tuturnya.