Pamekasan (Antara Jatim) - Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan mencabut subsisi tarif dasar listrik (TDL), karena dinilai memberatkan beban rakyat kecil.
Ketua PAN Pamekasan Heru Budi Prayitno di Pamekasan, Selasa menyatakan, pencabutan subsidi TDL saat ini kurang tepat, karena dilakukan pada kurun waktu hampir bersamaan dengan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Seharusnya, pemerintah menunggu waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan ini," ujarnya, menjelaskan.
Heru menjelaskan, kebijakan pemerintah mencabut subsidi TDL ini sebenarnya sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.
Hanya saja, waktu yang tidak tepat, justru malah membuat rakyat tertekan, apalagi kenaikan listrik akibat pencabutan subsidi TLD hampir mencapai tiga kali lipat.
"Jadi kalau sebelum subsidi itu dicabut mereka bayar Rp100 ribu, saat subsidi TLD ini dicabut, bisa Rp200 ribu hingga Rp300 ribu," ujar Heru.
"Rakyat benar-benar mengeluh, dan menjerit dengan dicabutnya subsidi TDL sekaligus ini," katanya, menambahkan.
Heru lebih lanjut menjelaskan, pihaknya perlu menyuarakan aspirasi ini, karena dampak pencabutan subsidi tersebut benar-benar dirasakan rakyat kecil.
Sementara itu, kalangan kelompok usaha dan industri kecil di Pamekasan mengaku, sejak subsidi TDL dicabut, biaya produksi semakin meningkat.
"Biasanya dalam sebulan saya hanya bayar Rp300 ribu saat ini harus bayar antara Rp600 ribu hingga Rp800 ribu," kata pengusaha jahit di Pamekasan, Samsuri.
Samsuri mengaku, meski TDL naik, akan tetapi dirinya dan pengusaha jahit lainnya tidak menaikkan ongkos, karena sejak subsidi TDL dan BBM dicabut, orang yang menggunakan jasa menjahit baju semakin sedikit.
"Keluhannya ya sama seperti saya, beban biaya sehari-hari semakin meningkat, sedangkan pendapatan masih tetap," katanya, menuturkan. (*)
