Dinas Perdagangan Kota Madiun Gelar Operasi Pasar

Madiun, (Antara Jatim) - Dinas Perdagangan Kota Madiun bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun akan menggelar operasi pasar di wilayah setempat guna mengendalikan kecenderungan kenaikan harga bahan pangan menjelang Lebaran 2017.

"Operasi pasar akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Juni mendatang. Rencananya akan digelar di Pasar Sleko dan Pasar Besar Madiun," ujar Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Gaguk Hariyono kepada wartawan, di mMdiun, Sabtu.

Menurut dia, jadwal pelaksanaan tersebut mundur dari perkiraan semula yang direncanakan akan digelar pada tanggal 29 Mei lalu.

Mundurnya jadwal tersebut disebabkan karena harga beberapa bahan kebutuhan pokok masih tergolong stabil. Sesuai rencana, operasi pasar akan dilaksanakan selama 15 hari mulai tanggal 5 hingga 20 Juni 2017.

Adapun komoditas yang akan dioperasipasarkan antara lain, telur ayam ras, beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, bawang putih, dan bawang merah. Semua komoditas tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasar.

Seperti telur ayam ras dijual sekitar Rp19.000 per kilogram dari harga pasar Rp20.000 per kilogram, bawang putih dijual seharga Rp38.000 per kilogram dari harga pasar di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram, dan bawang merah dijual Rp20.000 per kilogram dari harga pasar di kisaran Rp27.000 hingga Rp29.000 per kilogram.

Kemudian, gula pasir dijual seharga Rp11.500 dari harga pasar Rp12.500 per kilogram, dan tepung terigu dijual Rp6.500 per kilogram dari harga pasar Rp7.000-an per kilogram.

Gaguk berharap dengan operasi pasar tersebut kenaikan harga kebutuhan pokok, terlebih yang dioperasipasarkan, dapat turun. Sehingga, inflasi yang terjadi di Kota Madiun pada kondisi menjelang memometum lebaran dapat ditekan seminim mungkin.

Sesuai rencana, pelaksanaan operasi pasar akan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto di Pasar Sleko Kota Madiun pada Senin, 5 Juni 2017.

Guna menghindari aksi borong dan tepat sasaran, pihaknya akan membatasi jumlah pembelian bahan pokok yang dioperasipasarkan oleh warga.(*)