Surabaya (Antara Jatim) - Kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi menolak kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis di Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Dalam aksi yang berlangsung di Kampus Universitas Dokter Soetomo (Unitomo) Surabaya, Rabu, mereka menyatakan penolakan terhadap pimpinan DPD itu dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang kurang lebih 10 meter.
Rektor Unitomo Bachrul Amiq tampak turut membubuhkan tanda tangan. Dia menyatakan sangat mendukung dengan digelarnya penandatanganan penolakan tersebut.
"Saya ikut bergabung bersama mahasiswa dan masyarakat dalam penolakan kepemimpinan di DPD sekarang," katanya.
Dia menilai kepemimpinan DPD sekarang tidak sah karena dilantik oleh seorang Wakil Ketua MA, sedangkan dalam regulasi menegaskan sumpah pengangkatan pimpinan DPD harus dilakukan oleh Ketua MA.
Selain itu pengangkatan OSO yang diketahui menjabat Ketua Umum Partai Hanura sebagai Pimpinan DPD dinilai mencederai sistem demokrasi di Indonesia yang menganut dua kamar, yaitu DPR RI yang dipilih mewakili konstituen dan DPD RI yang dipilih sebagai perwakilan daerah.
"Bebaskan DPD dan Mahkamah Agung dari cengkeraman Partai Politik, sebagaimana pendirian awal DPD yang mempuyai spirit untuk kepentingan daerah, bukan kepentingan partai politik," ujarnya.
Karenanya dia menuntut kelembagaan DPD harus dikembalikan pada marwahnya, yaitu sebagai lembaga yang mempunyai spirit untuk kepentingan daerah.
Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Konsolidasi Demokrasi Fitradjaja Purnama turut bergabung dalam aksi ini. Dia menyambut baik semangat mahasiswa dan masyarakat dalam aksi penolakan pimpinan DPD tersebut.
"Terlepas dari kepentingan politik siapapun, mahasiswa dan rakyat tahu kalau cara-cara yang dilakukan Sapta Odang adalah melanggar konstitusi," katanya.
Dia mengapresiasi aksi mahasiswa yang selalu membuka lembaran sejarah baru dalam penegakan konstitusi.
"Lahirnya reformasi dulu juga berawal dari kampus, yang dilakukan oleh pegerakan mahasiswa. Sekarang dari kampus ini juga dimulai penegakan konstitusi," ujarnya. (*)
