Madiun (Antar Jatima) - Serapan APBD Kota Madiun, Jawa Timur tahun 2017 hingga awal Maret tercatat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, masih minim, yakni baru mencapai 6,61 persen.
Data BPKAD Kota Madiun mencatat, hingga tanggal 10 Maret 2017, serapan APBD setempat baru mencapai Rp70,4 miliar atau sekitar 6,61 persen dari kekuatan APBD Kota Madiun yang mencapai Rp1 triliun.
"Kita memang masih minim penyerapan APBD. Idealnya hingga kini sudah mencapai 20 persen," ujar Kepala BPKAD Kota Madiun, Rusdiyanto, di Madiun, kepada wartawan, Rabu.
Menurut dia, dari kekuatan Rp1 triliun tersebut, sebanyak Rp478 miliar di antaranya merupakan jatah belanja tidak langsung, sedangkan Rp587 miliar merupakan belanja langsung.
Adapun, dari jatah belanja tidak langsung sebesar Rp478 miliar tersebut, baru terserap sekitar Rp60,9 miliar atau 12,74 persen.
Sedangkan, dari jatah belanja langsung sebesar Rp587 miliar, baru terserap sekitar Rp9,5 miliar atau sekitar 1,62 persennya saja.
"Sejauh ini baru belanja pegawai yang telah terpakai. Selain itu, karena proses lelang masih berjalan, sehingga dana yang terserap masih minim," kata dia.
Ia menjelaskkan, serapan APBD tersebut tergantung dari masing-masing OPD pengguna anggaran. Biasanya pada awal tahun memang masih minim serapannya.
"Masing-masing OPD mempunyai target waktu pencairan untuk setiap kegiatan. Pada awal tahun, biasanya memang masih rendah serapannya," tambahnya.
Meski demikian, pihaknya akan intensif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap OPD pengguna anggaran agar maksimal dalam penyerapannya hingga akhir tahun mendatang.
Sementara untuk sisi pendapatan yang ditargetkan mencapai Rp926 miliar, baru terealisasi Rp160 miliar atau 17,34 persennya.
Rinciannya adalah pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp159 miliar, baru terealisasi Rp22,6 miliar atau 14,21 persen. Kemudian pendapatan dari dana perimbangan Rp698 miliar, baru terealisasi Rp132 miliar atau 18,92 persen, dan pendapatan daerah lin-lain yang sah sebesar Rp68,7 miliar, baru terealisasi Rp5,8 miliar atau 8,56 persen. (*)
