Tulungagung (Antara Jatim) - Ratusan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang terlibat unjuk
rasa di depan gedung DPRD dan pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur,
Senin mendapat teror ancaman pecat melalui pesan berantai yang
mengatasnamakan dinas pendidikan setempat.
"Memang ada pesan berantai bernada intimidasi itu, namun kami tidak
takut," kata koordinator aksi GTT/PTT se-Kabupaten Tulungagung Yenri
Sufianto di Tulungagung, Senin.
Ia mengakui pesan pendek (sms) dan pesan berantai melalui grup
percakapan jejaring sosial whatsapp maupun blackberry massenger itu
sempat membuat para GTT/PTT galau.
Karena, kata dia, dalam pesan itu disebut jika GTT/PTT yang
terlibat unjuk rasa massal menuntut peningkatan status dan kesejahteraan
akan dipecat atau dibebastugaskan hingga batas waktu yang tidak
ditentukan.
"Besok (Selasa, 28/2) kami akan mendatangi dinas pendidikan dan
mengklarifikasi ancaman pemecatan atau pencoretan terhadap teman-teman
yang ikut aksi ini. Itu yang nanti akan kami tagih di dinas pendidikan,"
ujar Yenry.
Sayang, kepala dan sekrretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tulungagung belum bisa dikonfirmasi terkait isu ancaman pemecatan
tersebut.
"Pimpinan tidak sedang ada di tempat. Sedang dinas luar," ucap
salah satu petugas di bagian penerimaan tamu Dindik Tulungagung.
Awak media sempat menghubungi nomor telepon Kepala Dindik
Tulungagung Suharno maupun sekretarisnya Haryo Dewanto, meski ada nada
sambung tidak ada jawaban dari yang bersangkutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo meminta agar rumor intimidasi pemecatan tidak diperpanjang.
"Yang terpenting buktikan kalau NUPTK (nomor unit pendidik dan
tenaga kependidikan) tidak dicoret dan berjalan semua," jawabnya.
Maryoto menegaskan tidak akan ada pemecatan terhadap GTT/PTT yang terlibat unjuk rasa tersebut.
"Isu itu mungkin karena suatu bentuk emosi sesaat. Tidak usah diperpanjang dan dijadikan polemik," ujarnya.
Sebelumnya, ratusan guru dan pegawai tidak tetap se-Kabupaten
Tulungagung berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan pendopo setempat
menuntut Bupati Syahri Mulyo mengeluarkan kebijakan insentif tambahan
yang bersumber dari APBD 2017.
Demo berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB dan
diwarnai aksi jalan kaki massal (long march) dari gedung dewan menuju
Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso yang berjarak sekitar 500 meter.
Tak hanya berorasi, para pengunjuk rasa yang didominasi guru tidak
tetap itu juga melakukan aksi duduk sambil membentangkan spanduk dan
aneka poster berisi tuntutan kesejahteraan serta pengangkatan status
mereka dari GTT/PTT menjadi PNS.
"Kami akan tetap berada di depan dan duduk di jalan hingga bapak
Bupati bersedia keluar untuk menemui kami," kata koordinator aksi damai
GTT/PTT se-Tulungagung Yenry Subianto dikonfirmasi di sela aksi.
Ia menuturkan, nasib guru sukarelawan di Tulungagung sampai saat
ini memprihatinkan. Selain nasib atau status yang tidak jelas,
kesejahteraan mereka sangat minim, namun beban pekerjaan yang diemban
mereka sangat berat, bahkan setara dengan PNS guru.(*0
GTT/PTT Tulungagung Terlibat Unjuk Rasa Diancam Pecat
Senin, 27 Februari 2017 19:03 WIB
"Isu itu mungkin karena suatu bentuk emosi sesaat. Tidak usah diperpanjang dan dijadikan polemik," ujar Wabup.