Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI mensosialisasikan program fakir miskin perkotaan dengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Dinas Sosial seluruh Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan sosialisasi tersebut guna memberikan pengetahuan tentang pencairan dana program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017.
"Pada 2017 terdapat 1,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah itu total anggaran mencapai 1,6 trilyun. Masing-masing penerima manfat akan menerima Rp.110 ribu setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," kata Khofifah.
Ia menjelaskan Bantuan nantinya akan disalurkan melalui e-warong yang jumlahnya telah mencapai 9.782 agen dan dapat dibeli mengunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Kalau Raskin atau Rastra mereka tidak bisa milih kualitas berasnya. Mereka terima beras seberapa yang mereka dapat, apalagi memilih item lain, nah di e-Warung mereka bisa memilih kualitas beras, bisa medium, bisa medium plus, bisa premium, bahkan super," ucapnya.
Khofifah melanjutkan program yang diberikan ini sebenarnya konversi dari subsidi pangan beras sejahtera (Rastra). Pada 2017 ini terdapat 45 kota dan enam kabupaten yang akan menjadi bagian KPM dengan data yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT).
"110 ribu kalau berasnya medium plus itu Rp 45 ribu, 5 kilo, kalau medium itu Rp 39.500, nah kalau mereka ambil medium plus Rp 45 ribu berarti mereka masih punya uang Rp 65 ribu, itu bisa dibelikan gula, dan lain-lain," ujarnya.
Khofifah menyebut sekarang ini kartu keluarga sejahtera tidak hanya bisa digunakan untuk bantuan pangan non tunai tapi juga bisa untuk program keluarga harapan dengan tolk up 3 bulan sekali.
"Di 11 kota di Indonesia lima di antaranya di Jatim juga sudah gunakan LPG terintregasi dengan kartu yang sama, ini lah harapannya makin lama bantuan sosial diberikan secara non tunai," katanya.
upaya ini dilakukan, kata Khofifah untuk menekan kecurangan. Sebab selama ini kekhawatiran adanya pemotongan bantuan, maupun kualitas pangan sering dikeluhkan.
"Jadi ini bisa diantisipasi lewat bantuan pangan, e-Warung karena masyarakat bisa pilih. Seluruh kota di Jawa Timur sudah tuntas bantuan pangan. Kalau kabupaten baru sebagian, Sidoarjo, sebagian kecil Kediri, sebagiasn kecil Jember," katanya. (*)
