Tulungagung (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pastikan proyek jalan lingkar timur segera dilanjutkan menyusul kepastian alokasi anggaran dari pusat.
"Kemarin dalam rapat koordinasi dengan wapres sudah dibahas, salah satunya menyangkut jalan lingkar timur itu," kata Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo di Tulungagung, Selasa.
Ia tidak menjelaskan besaran anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat untuk memulai pekerjaan pembangunan badan jalan dan jembatan yang melintasi Sungai Brantas tersebut.
Namun, mengacu rencana pembangunan, kata dia, total anggaran yang diserap dalam proyek tahun jamak mulai 2017 hingga 2019 tersebut mencapai Rp50 miliar lebih.
"Ah, saya tidak hafal berapa persisnya anggaran yang diusulkan tahun ini," ucapnya.
Maryoto mengatakan, proyek jalan lingkar timur murni program kerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai solusi untuk memecah kepadatan arus lalu lintas dari Tulungagung menuju Kediri maupun Blitar melalui jalur utara.
Dalam pekerjaan tersebut, kata Wabup, pemerintah daerah juga telah mengucurkan anggaran belasan miliar untuk ganti rugi lahan/bangunan rumah penduduk yang terdampak proyek pelebaran maupun pembebasan lahan di ruas jalur menuju calon lokasi jembatan.
"Pembebasan maupun ganti ruginya sudah selesai, tinggal realisasi pembangunannya yang masih menunggu pusat," ujarnya.
Proyek tahun jamak itu telah dimulai sejak 2015 namun sempat terhenti selama setahun lebih karena kendala anggaran serta menunggu penyelesaian pembebasan lahan/bangunan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung Sutrisna mengatakan, proyek segera dimulai pada awal 2017 dengan pelaksanaan pekerjaan diperkirakan rampung hingga 2019.
"Sebagai proyek tahun jamak, biasanya jangka waktu pengerjaan memilik durasi tiga tahun. Namun itu jika dukungan anggarannya dari pusat konsisten, kalau tidak kan jadi menyesuaikan," ujarnya.
Ia mengatakan, seluruh akses jalur lingkar Tulungagung yang memiliki panjang sekitar 12 kilometer tersebut sepenuhnya menjadi ranah BBPJN karena akses jalan masuk kategori jalan nasional.
Pemerintah dalam proyek JLT hanya dibebani tanggung jawab pembebasan lahan untuk pelebaran jalan dari ruas badan jalan yang telah ada saat ini.
"Hampir semua sudah kami tangani (bebaskan), hanya beberapa yang saat ini masih proses," tutur Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.
Ia menjelaskan, JLT sepanjang 12 kilometer nantinya berfungsi untuk mengurai kemacetan di Jembatan Ngujang.
Proyek JLT seluruhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, satu paket dengan pembangunan Jembatan Ngujang-2. (*)
