Jember (Antara Jatim) - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Perubahan APBD Jember tahun 2016 macet karena Tim Anggaran Pemkab Jember dan Badan Anggaran DPRD setempat menemui jalan buntu saat pembahasan masalah dana hibah dan bantuan sosial.
"Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga terpaksa pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2016 ditunda," kata Pelaksana Harian Ketua Fraksi Partai Gerindra Jember Hasan Basuki di Jember, Senin.
Menurut dia, pembahasan masalah dana hibah dan bantuan sosial (bansos) pada Perubahan APBD 2016 merupakan poin krusial yang dikebut, agar bisa selesai tepat waktu dan masih ada waktu bagi Pemkab Jember untuk melaksanakan Perubahan APBD dengan optimal.
"Hingga hari ini masih belum ada kabar kapan pembahasan KUA-PPAS akan dilanjutkan, namun kami berharap segera ada kelanjutan pembahasan karena sudah memasuki akhir Oktober 2016," tuturnya.
Saat disinggung mengenai penyebab hingga pembahasan KUA-PPAS macet, politisi Partai Gerindra tersebut enggan menjelaskan secara detail dan menjelaskan adanya perbedaan persepsi untuk masalah dana hibah dan bantuan sosial.
"Belum ada kesesuaian dan kesepakatan untuk dana hibah dan bansos baik dari tim eksekutif maupun dengan legislatif karena ada usulan dari kedua belah pihak," katanya.
Untuk masalah dana hibah dan bansos, lanjut dia, sudah diusulkan dan disepakati pada APBD 2016 awal, namun hingga batas waktu pertengahan tahun masih belum dilaksanakan oleh Pemkab Jember, sehingga dimasukkan kembali pada Perubahan APBD 2016.
"Fraksi Gerindra sudah bersikap dan mendapatkan instruksi dari partai terkait dengan kebijakan anggaran bansos dan hibah itu. Jika usulan dewan tidak disepakati, maka juga tidak disepakati usulan dana hibah dan bansos dari eksekutif," ujarnya menambahkan.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkab Jember Ita Puri Handayani belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan itu.
Kekuatan Perubahan APBD Jember tahun 2016 menurun sebesar Rp237 miliar karena pada APBD awal 2016 tercatat kekuatan anggaran sebesar Rp3,443 triliun, sedangkan pada perubahan APBD tercatat sebesar Rp3,206 triliun.(*)
