ndowoso (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur terpaksa harus menunda pencairan dana alokasi dana desa (ADD) 2016 tahap II karena dampak penundaan dari dana alokasi umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp100 miliar.
"Dari sebanyak 209 desa di Bondowoso, setiap desa yang mengalami penundaan pencairan dana ADD ini masing-masing Rp48 juta. Dan total dana ADD yang diterima ratusan desa mencapai Rp99 miliar," ujar Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Pemkab Bondowoso Aris Agung di Bondowoso, Kamis.
Menurutnya, dana ADD bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga ketika ada penundaan pencairan DAU dari Pemerintah Pusat, maka aturannya sudah pasti berdampak pada penundaan pencairan ADD.
Dengan adanya penundaan pencairan DAU, kata dia, maka ada penundaan penyaluran dana ADD sebesar 10 persen dari jumlah ADD yang diterima 209 desa di Kota Tapai itu sebesar Rp99 miliar atau terpotong Rp10,066 miliar.
"Jadi desa penerima program tahunan itu mengalami penundaan pencairaan dana ADD sebesar Rp48 juta per desa. Namun yang menjadi permasalahan sekarang, dari 209 desa sudah ada 81desa yang sudah mencairkan ADD tahap II, dan total dana yang dicairkan Rp3,901 miliar. Oleh karena itu 81 desa harus mengembalikan dana yang sudah diterimanya pada pemerintah daerah sebanyak Rp30 juta per desa," tuturnya.
Aris menjelaskan bahwa logikanya jika 81 desa belum ada yang mencairkan dana ADD, maka semua desa akan mengalami penundaan sebesar Rp48 juta. Dan karenanya 81 desa yang sudah mencairkan tersebut akan diminta mengembalikan dana sebesar Rp30 juta per desa.
"Nanti setelah 81 desa mengembalikan Rp30 juta, akan kami bagikan pada 128 desa yang belum mencairkan dana ADD tahap II, dan masing-masing desa masih bisa mendapatkan Rp67 juta hingga Rp68 juta, agar bisa digunakan sebagai biaya operasional desa empat bulan kedepan," ucapnya, menjelaskan.
Ia mengatakan, penundaan DAU tentu mengganggu proses operasional pemerintah desa empat bulan kedepan. Langkah pemerintah daerah setempat meminta 81 desa mengembalikan dana sebesar Rp30 juta itu adalah merupakan alternatif terakhir.
“Soal penundaan pencairan dana ADD ini akan terbayar pada 2017. Perlu diketahui dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Karena yang dirugikan hanya waktu, harusnya bisa kerja sekarang tertunda tahun depan," ujarnya.
Ia menambahkan, penundaan Rp10 miliar lebih atau 10 persen dari jumlah total dana ADD tersebut, pada hari ini masih akan kembali dibahas oleh pemerintah kabupaten setempat. (*)
