Bojonegoro (Antara Jatim) - Sebanyak 174 desa dari 419 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sudah mengajukan permohonan untuk mencairkan dana desa (DD) tahap kedua, yang dialokasikan sebesar Rp120 miliar dari APBN 2016.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro Supi Haryono, di Bojonegoro, Senin, mengatakan, sebanyak 174 desa itu, sudah mengajukan permohonan pencairan DD tahap kedua sebesar 25 persen, pekan lalu.
"Kami harapkan desa lainnya segera mengajukan pencairan DD tahap kedua, agar alokasi anggaran Rp120 miliar bisa terserap semuanya pada Maret," katanya, menegaskan.
Saat ini, lanjut dia, pemkab masih melakukan verifikasi kelengkapan administrasi, antara lain, laporan pemanfaatan DD tahap pertama, sebanyak 174 desa.
Selain itu, juga verifikasi 23 desa yang mengajukan pencairan DD tahap pertama, karena terlambat mengajukan pencairan.
Menurut dia, pencarian DD tahap kedua akan dipercepat, agar desa bisa segera memanfaatkan DD tahap kedua. Ia memberikan gambaran pencairan DD tahun lalu untuk tahap pertama sebesar 25 persen baru bisa dilaksanakan Maret, tahap kedua Agustus dan tahap ketiga November.
"Kalau pencairan DD bisa cepat, maka perputaran ekonomi di desa bisa segera berjalan," ucapnya, menegaskan.
Ia mengaku tidak tahu pasti penyebab masih ada desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap kedua.
"Yang tahu pasti penyebabnya kecamatan," ujarnya.
Ia memperkirakan desa yang belum mengajukan proses pencairan DD tahap kedua, karena masih menyelesaikan administrasi pemanfaatan DD tahap pertama.
Ia menambahkan sumber penghasilan desa, selain DD yaitu alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak (BHP) dan bagi hasil retribusi (BHR), yang bersumber dari APBD tk II.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnu Soeyothi menambahkan pemkab mencairkan alokasi dana desa (ADD) tahap pertama sebesar 25 persen untuk 30 desa.
"Hari ini pemkab akan mencairkan ADD langsung ke rekening 30 desa yang sudah mengajukan pencairan," ucapnya.
Sesuai data, katanya, besarnya alokasi ADD mencapai Rp236,3 miliar, meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp204 miliar. (*)
