Unigoro dorong Pemkab Bojonegoro atasi kemiskinan lewat pemberdayaan

Bojonegoro (ANTARA) - Akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro) Jawa Timur mendorong pemerintah daerah setempat mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unigoro, Ahmad Taufiq di Bojonegoro, Rabu mengatakan bahwa keterbukaan Pemkab Bojonegoro dilakukan dengan melibatkan unsur akademisi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

"Agar program penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya saat mengikuti rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025.

Taufiq menjelaskan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal, pengembangan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

"Pendekatan ini penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Dia juga mendorong pemerintah daerah dalam penguatan integrasi data kemiskinan lintas perangkat daerah agar seluruh program intervensi tepat sasaran, peningkatan pendampingan berkelanjutan bagi penerima bantuan supaya program tidak bersifat seremonial, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur.

Sebagai langkah penguatan, lanjut Taufiq, pemerintah daerah melaksanakan pemasangan stiker rumah tangga miskin untuk mengetahui informasi bantuan yang diterima dan publikasi penerima bantuan di tingkat desa.

"Diharapkan mampu meningkatkan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas pelaksanaan program," jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan daerah, sehingga pentingnya validitas data sebagai dasar kebijakan dan program agar seluruh bantuan dan intervensi tepat sasaran.

Melalui Rapat Koordinasi TKPKD ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap terbangun sinergi yang semakin solid antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan baik akademisi, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan RPKD 2025–2029.

"Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh data yang valid dan terintegrasi, program yang dijalankan harus transparan dan dapat dikontrol bersama oleh masyarakat," katanya.