London (Antara) - Menteri Pembangunan Adminstrasi, dan Urusan Buruh dan Sosial Qatar, Dr Issa bin Saad al-Jafali al-Nuaimi memberi tambahan kuota penerimaan tenaga kerja Indonesia atau TKI sebanyak 24 ribu orang.
Selain itu, Qatar juga tertarik melakukan kerja sama investasi untuk mengembangkan bidang vokasi dan keterampilan guna mengisi peluang lowongan tenaga kerja di negara tersebut.
Hal ini terungkap setelah Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dakhiri melakukan pertemuan dengan Menteri Issa bin Saad al-Jafali al-Nuaimi dan Wakil Ketua Qatar Chamber of Commerce and Industry (QCCI), Muhammed Bin Ahmed Bin Towar Al Kuwari, Kamis ((26/5) waktu setempat.
Counsellor Fungsi Politik KBRI Doha, Boy Dharmawan kepada Antara London mengatakan pertemuan didampingi Dubes RI untuk Qatar Muhamad Basri Sidehabi; Dirjen Binapentasker Heri Sudarmanto; Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Khairul Anwar; Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan M.F. Nurhuda.
Selain itu juga hadir Dir. PPTKLN R Soes Hindharno; Sesditjen Binapentasker Budi Hartawan; Plt Karo Humas Helmiaty Basri; Pelaksana Fungsi Ekonomi Kuntum Khaira Ummah; dan Staf Teknis Ketenagakerjaan KBRI Doha Agus Widayat.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan bersahabat, Menaker Hanif menyampaikan kebijakan Pemerintah mengenai moratorium pengiriman tenaga kerja informal ke kawasan Timur Tengah yang diberlakukan sejak Mei 2015.
Disampaikan pula upaya pemerintah untuk melakukan sinkronisasi kebijakan guna mencegah pengiriman tenaga kerja informal ke Timur Tengah serta upaya mengembangkan lembaga pelatihan dan keterampilan guna memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri, termasuk mengisi peluang tenaga kerja di Qatar.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Issa bin Saad al-Jafali al-Nuaimi menyambut baik kunjungan Menaker Hanif Dhakiri. Disampaikan bahwa Pemerintah Qatar siap memberi kuota tambahan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Qatar sebanyak 24 ribu dari jumlah TKI saat ini yang diperkirakan berjumlah 40 ribu.
Dr Issa al Nuaimi mengutarakan pula ketertarikannya untuk melakukan kerja sama investasi untuk mengembangkan pusat pelatihan dan keterampilan. (*)
