Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan penurunan status untuk pelabuhan penyeberangan Ujung-Kamal, yang semula komersial menjadi perintis.
"Kami sudah kirim surat ke Kementerian Perhubungan RI terkait usulan penurunan status Ujung-Kamal," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Jika nantinya diterima, kata dia, maka akan ada subsidi dari pemerintah bagi seluruh kapal feri yang melintasi laut Selat Madura tersebut.
Menurut dia, Jembatan Suramadu tetap memerlukan jalur penyangga atau alternatif jika nantinya jembatan tidak bisa digunakan karena sesuatu hal, seperti perbaikan sehingga harus ada alternatif pengalihan penyeberangan.
"Apalagi saat ini Ujung-Kamal ternyata juga masih diminati dan dimanfaatkan masyarakat sekitar. Itulah alasan mengapa penyeberangan ini harus tetap dipertahankan," ucapnya.
Mantan Penjabat Bupati Lamongan tersebut juga mengatakan, saat ini hanya terdapat empat unit kapal untuk melayani penyeberangan, atau jauh berkurang dibandingkan sebelum keberadaan Jembatan Suramadu yang totalnya mencapai 19 unit.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Fattah Jasin menilai penyeberangan Ujung-Kamal sampai sekarang masih dimanfaatkan warga, terutama yang tinggal di kawasan Kamal, Bangkalan.
"Di sana juga mulai banyak dibangun perumahan yang umumnya tidak sedikit bekerja di daerah Surabaya Barat sehingga masih sangat dibutuhkan penyeberangannya," katanya.
Di sisi lain, anggota DPRD Jawa Timur asal Madura Baddrut Tamam menyatakan kapal penyeberangan Ujung-Kamal bisa menjadi kapal wisata.
"Itu bisa dialihkan menjadi kapal wisata, tentunya apabila pembangunan di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Madura sudah rampung," kata legislator asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Politisi asal Pamekasan itu juga menjelaskan jika pengembangan infrastruktur di kaki Jembatan Suramadu sisi Madura selesai maka pemandangan dari Selat Madura lebih bagus. (*)
