Surabaya (Antara Jatim) - Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur mengeluhkan belum cairnya anggaran operasional untuk triwulan pertama tahun 2016 (Januari-Maret) sehingga mengganggu kinerja dan proses pelayanan terhadap masyarakat.
"Hingga hari ini anggaran KPP untuk triwulan 1 belum dicairkan, padahal hari efektif kerja sebelum masa berakhir tugas 27 Maret 2016," ujar Komisioner KPP Jatim Immanuel Yosua kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Akibatnya, kata dia, biaya operasional kantor seperti listrik, telepon, air, internet dan lainnya ditanggung bersama oleh para komisioner KPP agar pelayanan tetap berjalan.
"Bahkan, listrik sempat mendapat peringatan dari PLN untuk diputus jika tidak melunasi selama tiga bulan terakhir karena belum terbayar," ucapnya.
Hal sama dikatakan komisioner KPP Jatim lainnya, Nuning Rodiyah, yang mengaku belum menerima gaji sejak awal 2016 karena belum cairnya anggaran.
"Memang KPP sudah tidak diperpanjang, tapi sebelum masa jabatan berakhir pada Maret ini, seharusnya anggaran tetap berjalan agar tak mengganggu kinerja," ujarnya.
Tidak itu saja, untuk penanganan pengaduan dan dinas luar dalam rangka sosialisasi, para komisioner menggunakan anggaran serta fasilitas pribadi dan angkutan umum.
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan periodesasi kali ini menjadi yang terakhir bagi keberadaan KPP karena telah menyetujui pembubaran dan tak ada perpanjangan bagi lembaga independen tersebut.
"Berdasarkan pendapat Komisi A DPRD Jatim dan ahli beberapa waktu lalu, tugasnya tumpang tindih dengan Ombudsman RI," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Terkait belum keluarnya anggaran operasional, kata dia, karena tidak teranggarkan dalam belanja daerah 2016 sehingga harus menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini.
"Pembayarannya nanti dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan menunggu PAK," kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Purnomo mengaku belum mengetahui tidak terbayarnya operasional KPP selama triwulan pertama ini dan akan menindaklanjutinya.
"Segera saya cek dan mengkomunikasikannya dengan Pemprov Jatim membahas persoalan ini," ujar legislator asal Fraksi Partai Golkar tersebut. (*)
