Surabaya (Antara Jatim) - Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanaman Modal (BPM) menargetkan mampu menggaet investasi sebesar Rp75 triliun pada 2016 sebagai salah satu upaya mendongkrak perekonomian setempat.
"Pada 2015, Jatim mampu meraih investasi sebesar Rp67,91 triliun dan diharapkan bertambah pada tahun ini," ujar Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Untuk mendukung hal tersebut, kata dia, Pemprov Jatim telah membentuk Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk.
"Fungsinya mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan dan pengurangan biaya yang dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan sehingga biaya resmi menjadi lebih transparan," ucapnya.
Pada P2T tersebut, lanjut dia, terdapat 17 sektor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan melayani lebih dari 179 perizinan dan nonperizinan.
Tidak itu saja, P2T juga telah menerapkan prosedur standar operasional sehingga memiliki kepastian dalam layanan, yakni kepastian waktu, kepastian biaya, serta kepastian prosedur atau persyaratan.
Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang tersebut, Gubernur Jatim telah menandatangani naskah kesepahaman dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala BKPM Franky Sibarani yang disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara, Senin pagi.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, sinergi antara pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat dalam hal memberikan layanan perizinan kepada investor serta memfasilitasi proyek-proyek investasi yang merupakan kunci meningkatkan daya saing investasi.
Sejumlah faktor yang mempengaruhi membaiknya iklim investasi di Jatim, di antaranya adalah kondisi keamanan kondusif yang membuat Jatim memiliki daya tarik dan menjadi tujuan investor, baik dari maupun luar negeri.
"Infrastruktur yang memadai dan kondisi politik harmonis antarkepala daerah, juga menjadikan Jatim sebagai primadona berinvestasi," katanya.
Sementara itu, Kepala BPM Daerah Jatim Lili Soleh mengatakan untuk merealisasikan target tersebut pihaknya melakukan skala prioritas penanganan, salah satunya terhadap investasi yang nilainya lebih Rp20 miliar.
"Nanti akan dilakukan jemput bola dengan memberikan informasi layanan perizinan baru kepada investor," katanya. (*)
