PDIP Surabaya Minta Masyarakat Cermati Materi Pendidikan

Surabaya (Antara Jatim) - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya meminta pemerintah dan masyarakat untuk lebih cermat dalam memantau isi materi pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah.

Wakil Bendahara DPC PDIP Surabaya Agatha Retnosari, di Surabaya, Jumat, mengatakan surat dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 109/C.C2/DU/2016 tentang Pelarangan Bahan Ajar PAUD Mengandung Unsur Kekerasan, memberi bukti bahwa ada materi pendidikan anak usia dini yang lolos baik dari pantauan semua pihak.

"Surat Edaran tersebut menunjukkan selama ini adanya kekerasan yang berpotensi terciptanya radikalisasi," kata anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini.

Surat Edaran itu merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Selain itu, dalam surat edaran itu disebutkan berdasarkan laporan masyarakat dan kajian terhadap Buku Anak Islam Suka Membaca karangan Nurani Mustain, S.Psi terbitan Pustaka Amanah, Solo, Jawa tengah cetakan 2013 memuat unsur-unsur kekerasan yang seharusnya tidak diperkenalkan pada anak usia dini.

Hasil kajian pada intinya kata dan kalimat yang digunakan dalam buku tersebut dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak tentang kekerasan. Seperti halnya, pada jilid 2 halaman 28 ada caci maki, jilid 3 halaman 5 ada istilah belati, halaman 9 gegana ada dimana mana, halaman 18 rela mati bela agama, halaman 27 bila agama kita dihina kita tidak rela, lelaki bela agama, wanita bela agama.

Begitu juga pada jilid 4 halaman 5 ada istilah bom, halaman 15 kafir, halaman 20 berjihad di jalan dakwah dan lainnya.

Mendapati hal itu, Agatha berharap pemerintah dan masyarakat turut memberi perhatian besar mengingat pendidikan usia dini merupakan fondasi yang akan membentuk kepribadian generasi muda indonesia.

"Tentunya kita tidak ingin memiliki generasi muda yang toleran terhadap cara-cara kekerasan dan memiliki paham radikal yang jauh dari semangat pancasila," katanya. (*)