Surabaya (Antara Jatim) - Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) V/Brawijaya Brigadir Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau mengingatkan korps infanteri TNI Angkatan Darat menggandeng rakyat untuk memperkuat kebersamaan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sudah tradisi dan menjadi ciri khas bahwa korps infanteri menjunjung tinggi nilai kebersamaan, terutama dengan masyarakat," ujarnya ditemui usai menjadi inspektur upacara dalam rangka HUT ke-67 Korps Infanteri di Lapangan Makodam V/Brawijaya di Surabaya, Sabtu.
Membentuk satu Negara yang kuat dengan berjuang bersama-sama rakyat, kata dia, merupakan pesan yang disampaikan oleh Jenderal Besar Sudirman yang harus dilakukan hingga masa mendatang.
"Dulu saat berjuang melawan penjajah, Jenderal Sudirman bersama-sama rakyat bersatu hingga berhasil mempertahankan bangsa ini. Sekarang tugas kita untuk melanjutkan cita-cita beliau," ucapnya.
Karena itulah, lanjut dia, dalam rangka HUT Korps Infanteri pihaknya menerjunkan sekitar 300 prajurit untuk menggelar karya bakti membantu masyarakat, meski sekadar pembersihan fasilitas umum dan rumah ibadah.
"Mereka melakukan aksi sosial di sela gerak jalan dari Tuban ke Surabaya dalam rangka HUT Korps Infanteri," kata Jenderal bintang satu itu.
Gerak Jalan Peleton Beranting Yuddha Wastu Pramuka Jaya, kata dia, adalah tradisi korps infanteri sebagai salah satu korps terbesar di Angkatan Darat, yang diberangkatkan pada 16 Desember 2015 dan berakhir di lapangan Makodam pada 19 Desember 2015.
Jenderal asal Papua itu menjelaskan, ada ada dua sasaran strategis yang diharapkan, yakni tradisi korps untuk menggelorakan semangat kejuangan dalam berbagai peristiwa heroik yang melibatkan pasukan jalan kaki di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Berikutnya, kegiatan peleton beranting yang melibatkan para prajurit Infanteri ini, didukung oleh masyarakat, pasukan dari satuan lainnya, personel kepolisian dan unsur-unsur Pemerintah Daerah.
"Salah satu buktinya yaitu di setiap daerah yang dilintasi digelar apel dengan inspektur upacara dari unsur forum pimpinan daerah, seperti bupati/wali kota, kapolres, kepala kejaksaan setempat dan lainnya," katanya. (*)
