Gresik, (Antara Jatim) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad meminta sejumlah perangkat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk menekan potensi kerawanan Pilkada di wilayah setempat.
"Berdasarkan pendataan Banwaslu, Kabupaten Gresik masuk dalam kategori rawan konflik, namun termasuk kategori sedang atau B, oleh karena itu kami minta lebih meningkatkan kewaspadaan," ucap Muhammad, saat berkunjung ke Panwaslu Gresik, Kamis.
Ia mengatakan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gresik akan berlangsung pada 9 Desember 2015, namun demikian potensi konflik yang kemungkinan terjadi di Gresik tidak dominan.
"Potensi titik kerawanan konflik masih tidak parah, namun kami tetap mengimbau kepada panwaslu untuk tetap waspada dan meningkatkan tugasnya sebagai pengawas. Kalau bisa potensi konflik menurun, jangan sampai naik ke atas," katanya.
Sementara itu, Muhammad memberikan saran beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Panwaslu adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal.
"Panwaslu harus menjunjung tinggi integritas sebagai penyelenggaraan pengawasan, dan professional serta tetap menegakkan sebuah aturan. Kemudian, harus tahan godaan suap," katanya.
Terkait politik uang, Muhammad mengaku perlu dicermati karena praktik tersebut bukan sekedar pelanggaran pemilu, namun merupakan kejahatan pemilu.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait itu. Kalau nanti terjadi politik uang tidak bisa dijerat dengan Undang-undang pemilu, tapi akan masuk ke pidana umum," katanya.
Sementara itu, pelaksanaan Pilkada Gresik diikuti tiga pasangan calon yakni nomer urut satu Sambari Halim Radianto dan Mohammad Qosim yang diusung PKB dan Partai Demokrat.
Nomor urut dua Husnul Khuluq dan Ahmad Rubaie yang diusung koalisi PDIP, PAN dan Partai Gerindra, serta nomer urutan tiga Ahmad Nur Hamim-Junaidi yang diusung Partai Golkar.(*)
