FPDIP Usulkan Kocok Ulang Alat Kelengkapan DPRD Surabaya

Surabaya (Antara Jatim) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) mengusulkan adanya kocok ulang komposisi alat kelengkapan DPRD Surabaya sebagai dampak tidak adanya kerja sama politik yang baik di antara partai politik untuk mensukseskan Pilkada Surabaya 2015.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Surabaya Sukadar, di Surabaya, Kamis, mengatakan FPDIP sebagai kepanjangan partai yang memiliki kursi terbanyak (15 kursi) di DPRD, mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Surabaya agar melakukan kocok ulang alat kelengkapan dewan khususnya di komisi dan fraksi.
    
"Kami memang tidak akan melakukan intervensi ke dalam, tetapi yang pasti, dalam berpolitik itu tidak bisa berprilaku dan bersikap sendirian. Kuncinya adalah berkumpul dengan tujuan yang jelas dan pasti untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat," kata Sukadar.
    
Menurut dia, munculnya gagasan tersebut tidak lainnya karena sulitnya partai-partai melakukan komunikasi politik yang baik untuk mensukseskan Pilkada Surabaya. Bahkan, lanjut dia, pihaknya menyesalkan sikap Partai Nasdem yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dinilai sulit diajak kerja sama politik.
    
Apalagi, lanjut dia, sikap Nasdem memilih abstain atau mengibarkan bendara putih dengan tidak mengusung atau mendukung cawali-cawawali di Pilkada Surabaya.
    
Bahkan Nasdem, menolak ajakan koalisi PKB dan Hanura untuk mengusung calon sendiri sebagai penantang cawali-cawawali Surabaya petahana Risma dan Whisnu yang diusung PDIP.
    
Sikap tersebut membuat Pilkada Surabaya nyaris hanya diikuti calon petahana. KPU Surabaya akhirnya memperpanjangan dua kali pendaftaran cawali-cawawali sehingga muncul calon penantan yang diusung PAN dan Demokrat.
    
"Pada saat kami ajak koalisi bersama mengusung cawali-cawawali Risma-Whisnu, Nasdem mala meminta PDIP juga mendaftarkan calonnya ke Nasdem. Masak bu Risma dan Pak Whisnu (Ketua DPC PDIP Surabaya) diminta daftar ke Nasdem," ujar Sukadar.
    
Ia mengatakan bahwa sikap dari Nasdem yang hanya memperoleh dua kursi di dewan itu secara tidak langsung telah menyepelehkan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014. Apalagi di tingkat pusat, Nasdem merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang secara tidak langsung ada kedekatan dengan PDIP.
    
"Kami ini partai pemenang pemilu di Surabaya, masak kami yang disuruh ke sana, ini tamparan bagi kami, harusnya mereka yang harus datang ke kami," tegasnya.
    
Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya mengusulkan agar dilakukan perombakan susunan alat kelengkapan dewan dalam waktu dekat, khususnya di Fraksi Gabungan Hanura, Nasdem dan PPP (Handap). Saat ini, ada dua anggota Fraksi Handap dari Nasdem yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi D dan Sekretaris Fraksi Handap.
    
Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Surabaya Vinsensius Awey mengatakan pihaknya tidak mempersilahkan adanya usulan FPDIP untuk melakukan kocok ulang alat kelengkapan dewan.
    
"Kalau itu yang terbaik. Kami sudah siap. Nasdem siap diajak kerja sama untuk memajukan kota Surabaya tapi tidak ingin kerja sama dalam hal yang mencederai demokrasi Surabaya," katanya.
    
Sekretaris DPD Nasdem Surabaya ini mengatakan Nasdem hanya memiliki dua kursi di DPRD Surabaya sehingga lebih memfokuskan kepada kemaslahatan oang banyak.   
    
"Kekuasaan hanyala titipan. Bisa setiap saat tidak ada pada diri kita. Ketika tidak melekat pada diri kita bukan berarti kita lumpuh. Komitmen pada pelayanan masyarakat tetap di nomer satukan dengan atau tidak adanya kekuasaan," katanya.
    
Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Surabaya Sudarsono mengatakan pihaknya mempersilahkan jika kocok ulang di DPRD Kota Surabaya merupakan rutinitas yang harus dilakukan dan sudah sesuai mekanisme.
    
"Nasdem tidak ada masalah dan siap diposisi manapun asal prosedural, proporsional dan tidak kuat-kuatan," katanya.
    
Namun, lanjut dia, jika itu merupakan implikasi dari proses pendaftaran pilkada dimana Nasdem tidak ikut didalamnya, maka tentunya PDIP harus memahami sikap Nasdem kenapa harus ambil sikap seperti itu.         "Nasdem ingin membangun prilaku politik yang beretika dan bermartabat, Nasdem tidak ingin ada implikasi pasca-pilkada di Kota Surabaya," ujarnya. (*)