Madiun (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, akan mengawasi pemberian tunjangan hari raya (THR) yang menjadi hak tenaga kerja atau buruh paling lambat pada tujuh hari sebelum Lebaran.
"Pemberian THR bagi pekerja atau buruh tersebut wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Dinas juga akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR di semua perusahaan yang ada di Kota Madiun," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Madiun, Suyoto, Jumat.
Menurut dia, kewajiban perusahaan untuk memberikan THR sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan.
Menurut dia, kewajiban perusahaan untuk memberikan THR sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan.
Selain itu, sesuai instruksi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnakersos Kota Madiun juga telah menyiapkan posko pengaduan bagi buruh atau pekerja yang ingin melaporkan atau mengadukan masalah pemberian THR yang tidak sesuai dengan aturan.
"Kami sudah membuka posko pengaduan THR di Kantor Disnakersos setempat. Untuk itu, jika pekerja menerima THR yang tidak sesuai ketentuan, maka bisa melapor ke dinas dan akan ditindaklanjuti dan dimediasikan," terangnya.
Anggota Komisi II, DPRD Kota Madiun, Supiyah Mangayu Hastuti, menyatakan kesepakatannya tentang kewajiban pemberian THR karyawan paling lambat pada H-7 Lebaran.
Untuk itu, Pemkot Madiun harus mengawal dan mengawasi perusahaan-perusahaan dalam melakukan kewajibannya memberikan THR kepada pekerjanya.
"Baiknya Pemkot Madiun melakukan "jemput bola" ke perusahaan-perusahaan yang ada di kota setempat. Karena banyak juga pekerja yang takut melapor," kata Tutik, panggilan akrab Supiyah Mangayu Hastuti.
Ia menjelaskan, bagi perusahaan yang tidak memberikan THR, maka akan dikenai sanksi secara bertahap. Mulai dari mediasi, teguran, hingga pencabutan izin perusahaan.
Sementara, data Disnakersos Kota Madiun mencatat, terdapat sekitar 335 perusahaan di Kota Madiun. Dari jumlah tersebut, diketahui 12 perusahaan di antaranya berskala besar, 65 termasuk perusahaan skala sedang, dan 258 perusahaan lainnya berskala kecil dengan total tenaga kerja yang terserap mencapai 10.371 orang. (*)
