Jember (Antara Jatim) - Ratusan nelayan di perairan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin, berdemonstrasi tentang pemecah ombak (break water) yang menyebabkan kecelakaan laut hingga menelan korban jiwa.
Unjuk rasa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Nelayan itu digelar di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, kemudian bersama-sama ratusan nelayan itu melakukan "long march" menuju ke gedung DPRD setempat.
"Kami mendesak Pemkab Jember untuk segera memotong pemecah ombak yang menyebabkan bencana bagi para nelayan yang hendak atau pulang melaut," kata koordinator Forum Komunikasi Nelayan Jember, Hambali.
Menurut dia, penambahan panjang pemecah ombak yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim tersebut justru menyebabkan pendangkalan, sehingga pemecah ombak tidak berfungsi maksimal.
"Seharusnya pemecah ombak itu meredam ombak di Plawangan Puger, sehingga nelayan bisa aman dan tenang saat melaut. Namun kenyataannya pemecah ombak itu menjadi sumber bencana bagi para nelayan," tuturnya.
Selama empat bulan terakhir, lanjut dia, jumlah perahu yang karam di sekitar Plawangan Puger sebanyak 115 perahu dan dua nelayan meninggal dunia.
"Saat ini nelayan seharusnya senang karena memasuki musim panen ikan, namun tidak berlaku bagi nelayan Puger karena hidup kami dibayangi bahaya ombak tinggi di pintu masuk dan keluarnya para nelayan melaut," paparnya.
Nelayan lainnya, M. Rohim mengaku sempat tenggelam beberapa hari lalu karena perahunya dihantam ombak di sekitar Plawangan Puger akibat panjangnya pemecah ombak.
"Alhamdulillah saya masih hidup, namun perahu jukung saya hancur. Sampai kapan kami bisa tenang untuk menangkap ikan saat melewati pemecah ombak di Plawangan Puger," tanyanya.
Di DPRD Jember, perwakilan nelayan ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Jember Martini dan anggota Komisi B DPRD Jember di ruangannya.
"Kami sudah perjuangkan aspirasi nelayan Jember ke DKP Provinsi Jatim, namun bangunan pemecah ombak itu belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga tidak bisa dipotong sesuai dengan tuntutan nelayan," kata Ketua Komisi B DPRD Jember, Bukri.
Untuk itu, kata dia, solusi terdekat adalah penyedotan pasir di sekitar Plawangan Puger yang menyebabkan pendangkalan di perairan setempat, agar para nelayan bisa melaut dengan tenang.(*)
