Dewan Pendidikan Minta Pelajar Abaikan Bocoran Jawaban UN

Kediri (Antara Jatim) - Dewan Pendidikan Kota Kediri, Jawa Timur, meminta para pelajar, baik tingkat SMP ataupun MTs lebih mengandalkan kemampuan diri dalam mengerjakan soal ujian dan mengabaikan bocoran jawaban soal yang beredar. "Kami akan pantau pelaksanaan UN, dan kami harap para pelajar tidak percaya dengan adanya kunci jawaban," kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri Atrup di Kediri, Minggu. Ia juga mengatakan, nantinya akan menyebar 11 anggotanya untuk memantau pelaksanaan UN di seluruh sekolah, baik SMP ataupun MTs yang ada di Kediri. Seluruh laporan dari anggota dikumpulkan dan nantinya akan dievaluasi, sebagai bahan rekomendasi ke pemerintah. Pihaknya juga sudah mendengar adanya isu kunci jawaban soal ujian itu, tapi meragukan kebenarannya. Ia meminta, para pelajar tidak memercayai kunci jawaban yang beredar itu dan melakukan UN dengan penuh kejujuran. Pihaknya berharap pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs nantinya bisa berjalan dengan lebih lancar. Berdasarkan pengalaman saat UN tingkat SMA dan sederajat sebelumya, terjadi kendala teknis pada pelaksaan UN terutama yang berbasis komputer. "Mudah-mudahan yang terjadi di SMK tidak terjadi. Ini juga sudah menjadi catatan kami agar sekolah memperbaiki peralatannya," ujarnya. Gubernur Jatim Soekarwo saat datang ke Kediri pada akhir Maret lalu juga menegaskan jika adanya kebocoran soal UN tingkat SMP dan yang sederajat hanyalah isu saja dan bukan fakta. "Kebocoran soal itu isu bukan fakta. Di Jatim tidak ada," katanya. Ia juga mengatakan, pelaksanaan UN tingkat SMP lebih matang persiapannya, baik itu dari sarana dan prasaraan. Hal itu juga berbekal dari pengalaman saat pelaksanaan UN tingkat SMA sebelumya. "Dari segi persiapan, siswa siap dan sarana prasarana juga lebih siap," kata Gubernur saat itu. Di Kediri, terdapat sekitar 5 ribu pelajar tingkat SMP/MTs yang akan mengikuti UN. Mereka akan ujian di 28 sekolah yang sudah disiapkan. Dari jumlah itu, ada dua sekolah yang memanfaatkan teknologi komputer untuk UN. Dua sekolah itu, kata dia, adalah SMPN 4 Kota Kediri dan MTsN 2 Kediri. Dua sekolah itu mengajukan diri untuk mengikuti UN berbasis komputer saat ujian berlangsung. Fasilitas di sekolah itu dirasa memadai, sehingga kepala sekolah memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk menyertakan UN berbasis komputer. (*)