Menyongsong Liga Super Indonesia 2015 Yang Lebih Baik

Surabaya, (Antara Jatim) - Penundaan Liga Super Indonesia (LSI) 2015 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membuat sebagian klub kecewa karena sejak lama mempersiapkan tim untuk tampil di kompetisi sepak bola terbesar di Tanah Air. Namun, Nahrawi berkukuh dengan keputusannya dan beralasan penundaan tersebut agar tidak mengalami masalah lagi di tengah perjalanan kompetisi, seperti adanya tunggakan gaji pemain atau pelatih yang belum menerima hak sesuai kontrak. "Ya, harus ditunda. Hal ini karena berkaitan dengan prinsip yang harus dipatuhi semua pihak, baik klub maupun PT Liga Indonesia," ucap Menteri yang berasal Jawa Timur itu. Nahrawi menjelaskan bahwa keputusannya menunda "kick off" untuk memastikan roda kompetisi bisa berjalan lebih baik dan sesuai dengan aturan. Kebijakan itu juga supaya klub dan PT Liga Indonesia memenuhi semua persyaratan sesuai dengan standar dan regulasi sepak bola dunia (FIFA) serta Undang-Undang Standar Keolahragaan Nasional (SKN). "Jadi, posisi kita sebagai pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh persyaratan bisa dipatuhi dan diikuti dengan baik oleh seluruh klub," katanya. Oleh karena itu, tenggat waktu yang diberikan pihaknya dimanfaatkan klub dan PT Liga Indonesia untuk melengkapi semua persyaratan melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). "Intinya pemerintah tidak ingin lagi mendengar persoalan yang sudah berlangsung lama dan bertahun-tahun terulang kembali di kemudian hari karena pasti ujung-ujung larinya ke pemerintah," katanya. Sebelumnya, jadwal "kick off" kompetisi tertinggi sepak bola di Indonesia itu pada hari Jumat (20/2). Pertandingan pertama dijadwalkan digelar di Stadion Jalak Harupat Bandung antara Persib Bandung dan Persipura Jayapura. Namun, Menpora menunda kompetisi hingga dua pekan mendatang, yakni pada tanggal 4 Maret 2015, karena sebagian besar klub dan operator kompetisi, PT Liga Indonesia, belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan BOPI. Syarat yang ditentukan itu sesuai dengan rekomendasi Tim Sembilan bentukan Menpora, yakni terkait dengan standardisasi kompetensi dan pengelolaan organisasi persepakbolaan nasional secara profesional. Syarat itu, antara lain seluruh klub peserta LSI harus segera melunasi tunggakan kepada pemain, pelatih, dan ofisial dengan menyertakan bukti pelunasan. Selanjutnya, klub wajib menyertakan dokumen kontrak kerja profesional pemain, pelatih, dan ofisial kepada BOPI, ditambah adanya persyaratan garansi bank yang dapat dipenuhi klub paling lambat pertengahan musim kompetisi LSI 2015. Selain itu, operator LSI serta seluruh klub peserta wajib menyerahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai bukti pembayaran dan pelunasan pajak, ditambah persyaratan lain yang telah ditetapkan BOPI. Persyaratan itu menjadi rekomendasi BOPI yang wajib dipenuhi dalam proses izin keramaian yang akan dikeluarkan oleh BOPI. "Terkait dengan risiko yang akan terjadi sudah menjadi konsekuensi. Akan tetapi, saya berharap seluruh masyarakat bangsa untuk memaklumi. Yakinlah kita akan mendapat hasil yang baik pada masa datang," ujar Imam Nahrowi. Sikap Klub Keputusan tersebut tidak lantas disetujui begitu saja oleh klub, bahkan mengecewakan relatif banyak pihak. Misalnya, 18 klub mengelurkan pernyataan sikap. Salah satu perwakilan klub mengaku keputusan Menpora melalui BOPI yang menunda pelaksanaan kompetisi menyebabkan pelaksanaan liga berada dalam kondisi ketidakpastian sehingga FIFA atau organisasi sepak bola dunia mengeluarkan surat (teguran) untuk PSSI. Oleh karena itu, para perwakilan klub meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah itu. Mereka juga meminta Presiden memberi teguran kepada Menpora. Manajer Persegres Gresik United Bagus Cahyo Yuwono mengatakan bahwa klub peserta liga berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk merekomendasi dan mendukung pelaksanaan liga serta memberi teguran kepada Menpora. "Itu salah satu rekomendasi para klub, yakni mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo," ucapnya. Bagus mengatakan bahwa penundaan kompetisi telah merugikan klub karena sebagian besar pemain yang didaftarkan ikut kompetisi sudah dibayar sebesar 25 persen. Selain itu, juga menganggu persiapan pemain. "Apa yang diputuskan oleh Menpora terkait dengan penundaan pelaksanaan kompetisi sangatlah menganggu persiapan pemain Persegres Gresik United sebab tim kami sudah siap bertanding. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi mental pemain," katanya. Ia mengakui secara materi tidak ada masalah bagi Persegres sebab tim pelaksana pertandingan di Kabupaten Gresik belum mencetak tiket untuk laga awal Persegres GU melawan Pusam Borneo yang dijadwalkan pada tanggal 25 Februari 2015. "Soal kerugian tiket yang sudah tercetak untuk laga perdana memang belum ada. Secara materi juga tidak memengaruhi. Namun, penundaan menganggu dari segi persiapan saja, seperti mental bertanding pemain," katanya. Hal yang sama dikatakan Humas Persela Arief Bachtiar. Menurut dia, penundaan "kick off" LSI 2015 mengganggu mental pemain karena harus mempersiapkan lagi menghadapi pertandingan awal yang belum ditentukan jadwalnya. "Adanya pengunduran jadwal mengganggu mental pemain sebab saat latihan pemain yang sudah dipersiapkan menghadapi laga perdana pada tanggal 21 Februari 2015 lawan Persiram Raja Ampat, ternyata batal," ucapnya. Ia menegaskan bahwa secara materi tidak ada masalah terkait dengan pengunduran jadwal kompetisi. Namun, untuk mengembalikan stamina atau semangat bertanding dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Meski demikian, dua tim asal Jawa Timur tersebut tetap mematuhi keputusan Menpora karena mengacu pada PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi, serta sesuai dengan PSSI selaku induk organisasi sepak bola di Tanah Air. Joko Driyono, CEO PT Liga Indonesia, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Menpora yang menunda pelaksanaan pertandingan, dan memberikan kesempatan kepada klub dan PT Liga Indonesia untuk melengkapi dokumen hingga 4 Maret 2015. "Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Liga Indonesia sudah mengetahui keputusan Menpora. Hal ini masalah serius, tetapi harus dikelola dengan baik. Akan tetapi, kami hormati keputusan ini," katanya. Menurut dia, penundaan berpengaruh persepakbolaan nasional, termasuk dengan elemen pendukung, seperti partner (sponsor) yang selama ini telah melakukan kerja sama. "Penundaan selama dua pekan sama saja dengan dua bulan. Hal ini sangat serius karena akan berkaitan dengan jadwal secara keseluruhan," katanya. Dengan adanya keputusan Menpora, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan klub peserta, dan keputusan yang ada harus diterima serta berharap klub bisa menyongsong episode penjadwalan baru. "Kami akan melakukan komunikasi dengan FIFA terkait dengan hal ini. Namun, PSSI terlebih dahulu akan melakukan rapat darurat Komite Eksekutif untuk menyikapi fenomena yang terjadi saat ini sebab penundaan berdampak pada sinkronisasi kompetisi domestik dan kegiatan internasional," katanya. (*)