Sidoarjo (Antara Jatim) - Komite II Dewan Perwakilan Darerah (DPD) mendukung pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lumpur Lapindo yang saat ini masih belum terselesaikan. Wakil Ketua Komite II DPD RI Achmad Nawardi, Senin, mengatakan, dukungan tersebut dilakukan mengingat saat ini kondisi rumah korban lumpur sudah cukup mengkhawatirkan. "Saat ini kondisi rumah milik korban lumpur sudah cukup menyedihkan dan mengkhawatirkan dan banyak luberan lumpur yang masuk ke dalam rumah," katanya usai mengunjungi rumah korban lumpur di Desa Gempolsari, Sidoarjo. Ia mengemukakan, pihaknya sangat setuju dengan niat baik dari pemerintah untuk memberikan dana talangan kepada Lapindo untuk melunasi pembelian rumah warga yang masuk ke dalam peta areal terdampak. "Semoga pembayaran tersebut cepat terealisasi dan segera cair dana talangan ganti rugi itu sehingga korban lumpur bisa tenang dan lega," katanya. Ia juga optimistis jika pemberian dana talangan tersebut akan mendapatkan respon yang baik dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyusul kondisi warga yang sudah tidak layak. Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sunarso mengatakan, jika saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum yang jelas terkait dengan penyelesaian pembayaran tersebut. "Kami masih menunggu payung hukum yang jelas terkait dengan pembayaran ini supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari," katanya.(*)
Berita Terkait

Khofifah paparkan keunggulan Jatim saat terima Komite II DPD RI
3 Juli 2025 09:22

Senator Lia Istifhama: Kerukunan Beragama di Bojonegoro bisa jadi percontohan
21 Desember 2024 16:40

Ketua Komite IV DPD RI imbau pemerintah kaji ulang tarif bea masuk susu impor
13 November 2024 18:53

Ketua Komite IV DPD RI apresiasi capaian IKIP Jawa Timur 2024
19 Oktober 2024 16:41

Pakar : Penempatan Komeng di Komite DPD keliru
12 Oktober 2024 05:09

Komite II DPD Usul Pembubaran BBPJN V
23 Juni 2015 20:57

DPD RI dukung pemerintah perluas investasi di luar negeri
26 April 2021 20:47

Ketua DPD dukung pemerintah minta kepastian pelaksanaan haji 2021
18 Februari 2021 17:45