DPRD Bojonegoro Bahas Rancangan APBD 2015

Bojonegoro (Antara Jatim) - Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat, membahas Rancangan APBD 2015, hasil revisi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang memberikan catatan soal pengurangan alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah. "Pembahasan yang dilakukan Komisi A DPRD atas Rancangan APBD 2015, untuk persiapan dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemkab, yang dijadwakan pekan depan," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito, di Bojonegoro, Jumat. Secara prinsip, katanya, jajaran Komisi A DPRD sependapat dengan revisi yang disampaikan Gubernur Jatim, Soekarwo soal pengurangan alokasi anggaran bantuan sosial dan dana hibah. Pertimbangannya, menurut Sekretaris Komisi A DPRD Donny Bayu Setiawan, sesuai saran yang diberikan Gubernur Jatim bahwa alokasi kebutuhan wajib di dalam Rencana APBD 2015 belum seluruhnya terpenuhi. "Di dalam Rancangan APBD 2015 masih terjadi defisit sekitar Rp39 miliar, sehingga pengurangan alokasi dana bantuan sosial dan hibah sesuatu yang wajar untuk memenuhi kebutuhan wajib," katanya, menegaskan. Sesuai data, kekuatan Rancangan APBD 2015 mencapai Rp2,885 triliun, meningkat dibandingkan kekuatan APBD 2014, sebesar Rp2,4 triliun. Menurut Donny, alokasi Rancangan APBD 2015 tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) migas, juga pendapatan lainnya yang sah. Hanya saja, menurut dia, dari sisi belanja ditetapkan sebesar Rp2,924 triliun, sehingga masih difisit Rp39 miliar. Berapa alokasi dana bantuan sosial dan hibah yang harus dikurangi, baik Anam maupun Donny, mengaku belum tahu. "Kami belum tahu berapa jumlahnya. Tapi pembahasan yang akan kami lakukan, di antaranya, juga untuk menentukan besarnya pengurangan dana bantuan sosial dan hibah yang harus dipotong," papar Donny. Yang jelas, lanjut dia, DPRD juga Tim Anggaran Pemkab tidak akan mempermasalahkan pemotongan alokasi dana bantuan sosial dan hibah, sebab di daerahnya saat ini tidak ada agenda politik, seperti pilkada. "DPRD jelas akan sepakat dengan pemotongan alokasi dana bantuan sosial dan hibah," ucapnya, menegaskan. (*)