DPRD Surabaya Desak Pemkot Bentuk BPBD

Surabaya (Antara Jatim) - DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah kota segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) menyusul sering terjadinya banjir, kebakaran dan angin puting beliung. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sudirjo di Surabaya, Kamis menilai tidak adanya BPBD menjadi penyebab utama tidak turunnya anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jatim. "Padahal, bencana yang terjadi di Surabaya tidak hanya banjir tapi juga kebakaran dan angin puting beliung," katanya. Kejadian terbaru adalah angin kencang yang terjadi di Kota Surabaya, Selasa (9/12) lalu. Selain mengakibatkan kerugian materi, dalam peristiwa tersebut juga menelan satu korban jiwa. "Usulan itu sudah lama kita sampaikan, tapi tidak tahu kenapa hingga sekarang kok belum juga dibentuk. Peristiwa angin kencang kemarin harusnya menjadi pelajaran bagi kita bersama," ujar Sudirjo. Menurut dia, ada banyak keuntungan yang didapat pemerintah kota jika memiliki badan khusus yang menangani bencana, salah satunya adalah kemudahan akses bantuan jika sewaktu-waktu di Kota Surabaya terjadi bencana. "Karena pemkot tidak perlu membuat proposal terlebih dahulu jika sewaktu-waktu terjadi bencana," katanya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya Soemarno mengaku kurang sepakat dengan pembentukan BPBD karena keberadaan satuan pelaksana (satlak) dinilai sudah memadai dalam mengatasi dan menanggulangi bencana yang ada di Surabaya. "Satlak yang sudah ada itu melibatkan 38 institusi yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya. Selama ini jika terjadi bencana seperti banjir besar atau angin kencang kemarin, cukup ditangai satlak. Bahkan jalur koordinasinya lebih cepat," katanya.(*)