Bupati Madiun Tolak Pilkada Tidak Langsung

Madiun (Antara Jatim) - Bupati Madiun Muhtarom menyatakan tidak setuju atau menolak Undang-Undang Pilkada yang memutuskan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pilkada tidak langsung. Bupati yang sudah dua periode menjabat itu menilai bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. "Kemarin para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Apeksi dan Akapsi telah membuat pernyataan menolak UU Pilkada yang dipilih DPRD. Saya sebagai bagian dari Apeksi juga menyatakan sikap tidak setuju dengan pilkada tidak langsung," ujar Bupati Muhtarom kepada wartawan, Jumat. Menurut dia, dengan pilkada tidak langsung menimbulkan kesan bahwa kepala daerah akan terbelenggu oleh realitas politik yang ada. Kepala daerah tidak bisa seutuhnya bekerja untuk masyarakat. "Sehingga, kepala daerah akan lebih cenderung kepada parlemen atau DPRD dari pada ke rakyat. Bisa saja nanti akan timbul nuansa transaksi yang lebih tinggi. Saya sudah pernah mengalami pemilihan kepala daerah melalui jalur DPRD seperti itu," kata dia. Selama ini, dengan pilkada langsung, calon kepala daerah akan langsung menyapa masyarakat dan berbuat untuk masyarakat. Lain halnya dengan pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPRD. "Kalau pilkada tidak langsung, siapa nanti yang akan mengakomodir keinginan masyarakat? Saya yakin, masyarakat itu maunya pilkada langsung seperti yang kemarin," tegasnya. (*)