Surabaya (Antara Jatim) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menduga sejumlah mal di Kota Pahlawan telah menyelewengkan pajak parkir yang seharusnya disetorkan ke pemerintah kota. Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf, Minggu mengatakan terdapat sejumlah pusat perbelanjaan yang terindikasi tidak transparan dalam menyetorkan pajak parkir. "Itu sesuai paparan yang disampaikan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD)," katanya. Menurut Rusli Yusuf, mengacu pada keterangan yang disampaikan DPPKD tedapat 10 pusat perbelanjaan yang setoran pajak parkirnya masih jauh dari yang diharapkan, seperti halnya Ciputra World dan Tunjungan Plaza (TP) atau Pakuwon Group. Untuk Ciputra World, pajak parkir yang disetorkan ke pemerintah kota antara Rp150-Rp160 juta. Berdasarkan kalkulasi komisinya, semestinya pajak parkir yang disetorkan jauh lebih besar. "Potensi parkir mereka (Ciputra World) sangat luar biasa. Kalau hanya segitu ya aneh," katanya. Begitu juga untuk pajak milik Tunjungan Plasa (TP) atau Pakuwon Group pajak parkir yang diabayarkan setiap bulannya hanya sekitar Rp320 juta. Padahal mereka memiliki tiga mal besar, yaitu Royal plaza, TP dan Pakuwon Trade Center (PTC). "Pakuwon Group itu memiliki tiga mal besar, kalau hanya Rp320 juta, itu ya tidak sesuai dengan hitung-hitungan kita. Kita akan minta mereka terbuka, kalau harusnya membayar pajak Rp500 juta ya angka itu yang harus dibayarkan," katanya. Ia mengingatkan untuk pajak parkir sebenarnya kewajiban mal hanya menyetorkan kepada pemerintah kota. Mengingat pajak tersebut, menjadi tanggungan pengunjung yang memakai jasa parkir. Sayangnya, lanjut dia, ketika ditanya berapa jumlah kerugian yang diderita pemerintah kota, Rusli enggan menjawabnya. Namun mengacu pada setoran pajak parkir selama ini, potensi terjadinya penggelapan pajak sangat mungkin terjadi. "Kita tidak bisa tentukan kerugian pemkot. Tapi yang jelas pajak mereka jauh dari harapan kita," katanya. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar Pemkot Surabaya segera merealisasikan sistem e-parking atau parkir elektronik yang diberlakukan untuk semua tempat parkir di Surabaya. (*)
Berita Terkait
DPRD Surabaya dukung pemkot optimalkan pajak parkir mall
27 Maret 2025 19:42
Pemkot Kediri targetkan peroleh Rp1,6 miliar dari pajak parkir
1 November 2023 05:20
Pemkab Situbondo usulkan perubahan Perda pajak dan retribusi
15 Juli 2023 00:25
Meski pandemi, Komisi B minta Pemkot Surabaya genjot pendapatan pajak parkir
5 Oktober 2020 08:39
Pansus: Potensi Pendapatan Pajak Parkir Surabaya Besar
20 Maret 2017 17:39
Tulungagung Targetkan Pajak Parkir Rp100 Juta
8 Juni 2016 20:17
Pemkot Malang Segera Berlakukan Pajak Parkir di Kampus
16 Juni 2014 19:17
Dispenda Malang: Pajak-Retribusi Parkir Tumpang Tindih
18 Maret 2014 07:24
