Jember (Antara Jatim) - Pengamat politik Universitas Jember, Drs Joko Susilo MSi, menegaskan bahwa 80 persen kabinet pemerintahan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla harus dati kalangan profesional. "Idealnya komposisi para menteri dari profesional sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen bisa diisi perwakilan partai politik koalisi yang memiliki kompetensi di bidangnya," kata Joko di Jember, Rabu. Politisi dari parpol, lanjut dia, memang tidak bisa dihapus dalam komposisi kabinet karena calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Jokowi-JK maju dalam Pemilu Presiden 2014 diantarkan oleh kekuatan partai politik. "Koalisi parpol yang dibangun PDI Perjuangan yakni koalisi tanpa syarat, sehingga tidak boleh melakukan bagi-bagi kue kekuasaan dalam kabinet, namun jasa politik dari parpol koalisi tetap tidak bisa dilupakan." tuturnya. Joko menilai keberadaan perwakilan parpol dalam kabinet tidak masalah, namun porsinya tidak boleh terlalu besar dan pemilihan posisinya harus diatur secara cermat, sehingga para politisi tersebut harus memiliki kemampuan di bidangnya. "Menteri-menteri dengan posisi strategis dan memerlukan kompetensi harus dipegang oleh kalangan profesional, sehingga visi dan misi yang sudah dipaparkan oleh Jokowi-JK dalam kampanye bisa diimplentasikan untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia," ucap pengajar Ilmu Hubungan Internasional itu.(*)
Berita Terkait
Pengamat: "E-voting" harus masuk landskap politik sebelum diterapkan
20 Januari 2026 19:47
Pakar Unej: Kondisi domestik masih cukup kuat saat rupiah melemah
17 Januari 2026 16:15
Pengamat: Dialog presiden-rektor upaya mengintegrasikan dua sektor
15 Januari 2026 21:28
Pengamat sebut pilkada lewat DPRD tak jamin tekan ongkos penyelenggaraan
15 Januari 2026 17:17
Pengamat hukum Situbondo imbau DPR rumuskan perlindungan lansia
8 Januari 2026 20:32
Guru besar Unej dorong Indonesia bersikap atas agresi AS ke Venezuela
7 Januari 2026 12:53
TNGGP pastikan aktivitas Gunung Gede-Pangrango masih normal
6 Januari 2026 22:45
