Oleh Zita Meirina Jakarta (Antara) - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menyatakan pembuatan soal Ujian Nasional 2014 sudah berlangsung sejak Juli 2013 dan telah memenuhi prosedur operasional standar yang ditetapkan sehingga masuknya soal terkait Jokowi tidak ada hubungan dengan pencapresan. "Namun kami benar-benar mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari munculnya materi tentang Jokowi pada soal nomer 13 dan 14 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Artinya, ke depan kami akan mengkaji terkait kisi-kisi dalam penyusunan soal," katanya di Jakarta, Selasa. Terkait soal UN yang menggunakan tokoh Jokowi, ia mengatakan tidak semua peserta UN tingkat SMA sederajat tahun 2014 mendapatkan soal tersebut. "Hanya peserta UN di 18 provinsi atau 187 ribu siswa dari 3,1 juta peserta UN yang menerima soal itu. Soal dibuat bervariasi dalam satu kelas terdapat 20 variasi soal tujuannya agar siswa bisa berkonsentrasi pada soalnya masing-masing," katanya. Musliar mengatakan soal UN dibuat oleh tim yang terdiri dari unsur akademisi, guru dan Kemdikbud, namun personel tim dirahasiakan. "Soal dibuat pada periode Juli-Oktober 2013, kemudian dimasukkan ke bank data Kemdikbud. Pada November-Desember, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersama perguruan tinggi melakukan validasi soal," katanya. Selanjutnya, pada Februari 2014, master soal diserahkan ke percetakan, katanya. Pada prinsipnya, ujar Musliar, dalam penyusunan soal telah ada prosedur operasional standar (POS) yang dipenuhi sehingga bila ada soal yang dinilai tidak pas maka pihaknya menganggap sebagai "musibah". Tokoh-tokoh yang ditampilkan bukan hanya Jokowi tetapi ada juga pemusik Iwan Fals dan lain-lain. Ia mengakan Kemdikbud akan tetap mempelajari lebih dalam mengenai hal itu. Senada dengan itu, Mendikbud Mohammad Nuh kepada Antara per telepon menegaskan bahwa soal UN terkait Jokowi itu merupakan "kecelakaan" semata. "Itu tidak ada hubungannya dengan masalah politik, hanya kebetulan saja. Itu pun nggak semua daerah, jadi kecelakaan saja, tapi akan kami dalami," katanya. (*)
Berita Terkait

Wamendikdasmen: Inovasi menjadi keniscayaan dalam memimpin perubahan
18 April 2025 17:24

Wamendikbud: Keterlibatan TNI Mengajar Dorong Peningkatan APK
30 September 2014 16:05

Wamendikbud: Kurikulum 2013 Seimbangkan "Hard-Soft"
21 Agustus 2014 20:54

Wamendikbud: Komersialisasi Buku K13 Langgar Hak Cipta
21 Agustus 2014 09:15

Wamendikbud: Bocoran Jawaban Soal UN itu tidak Benar
14 April 2014 17:17

Wamendikbud: UN di Kaltim Tidak Ada Masalah
22 April 2013 08:33

Wamendikbud: Bahasa Inggris Tidak Wajib untuk SD
17 Oktober 2012 18:31

Wamendikbud: Pendidikan Harus Menyenangkan
10 Oktober 2012 07:55