Ratusan PPL Madiun Tuntut Pembayaran Honorarium Pilkada

Madiun (Antara Jatim) - Sebanyak 206 petugas pengawas lapangan (PPL) Pilkada Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat, mendatangi kantor bupati setempat guna menuntut pembayaran honorarium mereka yang belum cair pada bulan Juni 2013. "Kedatangan kami ke Pendopo Kabupaten Madiun adalah untuk menanyakan kapan pembayaran honorarium bulan Juni 2013 dapat dilakukan. Selain itu, kami juga ingin mendengarkan penjelasan dari pemerintah daerah tentang permasalahan ini," ujar koordinator aksi, Andang Taruna, kepada wartawan. Menurut dia, pihaknya berhak atas honorarium tersebut karena telah bekerja dengan maksimal hingga Pilkada Kabupaten Madiun 2013 pada juni lalu dapat berjalan lancar dan tertib. Adapun jumlah honorarium yang ditagih mencapai Rp154,5 juta atau sebesar Rp750.000 untuk masing-masing PPL selama bulan Juni 2013. "Kami sebelumnya sudah berkali-kali menanyakan hal ini ke Panwaslu Kabupaten Madiun, namun tidak menemukan jalan keluar. Karena itu, massa PPL akhirnya mendatangi Kantor Bupati Madiun untuk mencari penyelesaian," kata dia. Setelah melakukan orasi, perwakilan PPL didampingi Ketua Panwaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo dan anggota Panwaslu Katimun, melakukan dialog dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Soekardi dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkab Madiun Muhammad Hadi Sutikno. "Tuntutan Anda sekalian sudah kami akomodir dan akan dibahas dengan DPRD pada bulan Agustus mendatang. Secepatnya akan ada solusi," ujar Soekardi yang juga merupakan Plt Bupati Madiun. Ia menjelaskan, anggaran Panwaslu Kabupaten Madiun yang disetujui dalam pelaksanakan pilkada setempat untuk putaran pertama mencapai Rp2,150 miliar. Namun, karena anggaran habis hingga Mei 2013 kemarin, maka honorarium PPL mulai Juni 2013 belum terbayarkan karena masih menunggu hasil pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2013 ini yang akan dibahas Agustus mendatang dengan DPRD setempat. Sedangkan anggaran Panwaslu Kabupaten Madiun jika ada putaran kedua pilkada telah direncanakan sebesar Rp900 juta. Namun, Pilkada Kabupaten Madiun 2013 hanya berjalan satu putaran meski sempat molor dari jadwal semula. Setelah puas mendengarkan penjelasan dari Sekda Kabupaten Madiun, massa PPL akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi tersebut mendapat penjagaan ketat dari personel Polres Madiun, TNI, dan Satpol PP setempat. (*)