Oleh Siti Zulaeha Mataram (Antara) - Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan Pemerintah Kota Mataram siap mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) kerkualitas dan memiliki berbagai keahlian sesuai bidangnya. Pemerintah Kota Mataram, katanya di Mataram, Jumat, mendukung "grand desain" atau desain besar Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan TKI dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyebutkan tidak akan mengirim TKI pembantu rumah tangga (PRT) mulai tahun 2017. Dikatakannya, sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap program tersebut, pemerintah kota melalui jalur formal yakni dengan sembilan unit SMK di Kota Mataram telah mempersiapkan lulusan yang siap kerja, sekaligus dipersiapkan menjadi TKI yang terampil dan berkualitas. "Belum lama ini, beberapa siswa di SMKN 4 jurusan perhotelan dan kecantikan diminta dari negara Taiwan, Malaysia dan Kanada untuk bekerja di sana," ungkapnya. Di sisi lain, kata dia, kegiatan nonformal pun aktif dilaksanakan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dengan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan memberikan keterampilan terhadap pemuda-pemuda dan masyarakat kurang mampu yang memiliki peluang usaha serta masih produktif dalam berbagai bidang. Seperti, keterampilan menjahit, otomotif, komputer, tata rias pengantin, bahkan hingga tata boga. "Sehingga selain berpeluang untuk membuka usaha di lingkungannya, namun jika memilih menjadi TKI, mereka sudah siap menjadi TKI yang berkualitas di bidangnya masing-masing," tuturnya. Wali kota menilai, kebijakan yang kini sedang digodok pemerintah provinsi tersebut sangat bagus, karena selain memotivasi daerah dalam upaya peningkatan SDM, juga memberikan dampak positif terhadap kualitas TKI asal NTB. "Dengan adanya peraturan itu, TKI-TKI NTB yang dikirim bisa menjadi prioritas dan mendapat perhatian khusus dari negara-neraga penerima," ujarnya.(*)
Berita Terkait
Indonesia dan Kamboja sepakat kerja sama cegah perdagangan orang
19 Mei 2025 16:49
BP2MI sebut faktor ekonomi pengaruhi turunnya penempatan PMI
23 September 2024 13:21
BP2MI: Eksploitasi hingga TPPO ancam PMI ilegal
9 September 2024 17:20
BP2MI: Reorientasi negara tujuan penempatan dorong kompetensi PMI
19 Agustus 2024 19:48
Polres Tulungagung tahan ortu depresi bunuh anak balitanya
13 Mei 2024 13:08
Disnaker Kabupaten Madiun catat minat warga jadi TKI masih cukup tinggi
15 Oktober 2023 23:53
Mahfud sebut Cak Imin tak mungkin jadi tersangka
3 Oktober 2023 20:23
PMI Tulungagung sumbang devisa Rp2 triliun setiap tahunnya
30 September 2023 17:51
