Rapat Banmus Pemilihan Wawali Surabaya Berlangsung Tegang

Surabaya (Antara Jatim) - Rapat badan musyawarah (banmus) DPRD Surabaya yang membahas surat Gubernur Jatim tentang revisi tata tertib pemilihan calon Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya pengganti Bambang Dwi Hartono di ruang banmus, Senin berlangsung tegang. Informasi yang dihimpun Antara di gedung DPRD Surabaya menyebutkan sempat terjadi adu argumen di kalangan anggota banmus mengenai surat gubernur tersebut. Sebagian anggota banmus meminta agar surat gubernur tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menggelar rapat paripurna dengan harapan segera dibentuk panitia pemilih (panlih), sedangkan anggota banmus lainnya meminta agar surat itu dipelajari dulu agar tidak salah langkah. "Saya melihat bahwa teman-teman pansus belum siap surat itu dirapatkan di banmus," kata politisi PKB ini. Menurut dia, ada revisi tata tertib dari Gubernur Jatim yang perlu dibahas lebih lanjut oleh pansus. "Artinya anggota banmus menerima laporan yang belum ada laporannya. Teman-teman pansus belum selesai membahasnya," katanya. Namun, lanjut dia, dalam rapat tersebut disepakati agar pada Jumat (25/7), pansus bisa memberikan laporan ke banmus. "Kita punya strategi, tugasnya pansus bagaimana? panlih bagaimana? Ini dilakukan agar tidak terjadi overlap," katanya. Hal sama juga diungkapkan anggota banmus lainnya Sudirjo. Ia mengatakan pansus Wawali baru merima surat jawaban dari gubernur dan perlu dipelajari agar tidak salah langkah. "Maka jadwal paripurna menunggu rapat internal pansus dulu. Ini dilakukan agar pansus hati-hati akan mendalami isi surat gubernur," kata politisi PAN ini. Sudirjo mengatakan setuju pemilihan wawali dipercepat asalkan dengan catatan harus hati hati agar jangan sampai melanggar undang-undang. Sementara itu, anggota pansus dari Fraksi PDIP Armudji menyayangkan sikap dari sebagian anggota banmus yang menolak hasil surat gubernur segera diparipurnakan. "Anak-anak ini bermain-main, sesuka hatinya saja," katanya. Menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa jika ada jawaban gubernur langsung diparipurnakan, tapi itu tidak sesuai kenyataan. "Tapi kalau mau dipelajari ya silahkan saja," katanya. Saat ditanya apakah ini sebagai serangan balik terhadap cawawali dari PDIP dari lawan politiknya menyusul pergantian Ketua DPRD Surabaya dari Partai Demokrat dinilai dihampat PDIP, Armudji membantahnya. "Tidak ada serangan balik itu," katanya. (*)