Rapat Banmus DPRD Surabaya Berlangsung "Panas"

Surabaya - Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Surabaya dengan agenda pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2011 yang digelar di ruang Banmus DPRD setempat, Selasa sore, berlangsung "panas". Rapat paripurna DPRD dengan agenda pengesahan PAK APBD 2011 yang seyogyanya digelar, Selasa (22/11) sore usai rapat banmus terpaksa dibatalkan karena anggota Banmus mempermasalahkan anggaran Rp9 miliar yang ada di Bagian Perlengkapan Pemkot Surabaya. Informasi yang dihimpun ANTARA menyebutkan rapat Banmus yang dihadiri badan anggaran (Banggar) dari Pemkot dan DPRD Surabaya mulai panas atau terjadi adu argumentasi antarpeserta rapat pada saat sejumlah anggota dewan mempertanyakan anggaran di Bagian Perlengkapan dalam APBD 2011 sebesar Rp27 miliar dinaikkan menjadi Rp36 miliar. Selisih anggaran Rp9 miliar itu akhirnya dipermasalahkan oleh dewan karena diduga digunakan pemkot untuk membeli mobil operasional sebanyak 33 unit dengan perincian sebanyak 28 unit mobil jenis Panther diserahkan kepada Polrestabes Surabaya untuk kendaraan operasional Kapolsek. Sedangkan yang lima unit kendaraan jenis Pajero untuk operasional pimpinan institusi samping yang termasuk dalam forum muspida. Seluruh mobil itu diserahkan kepada institusi samping dengan status pinjam pakai. Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana akhirnya memutuskan mencoret anggaran Rp9 miliar itu karena dinilai tidak jelas. "Kami memutuskan untuk mengedrop (membatalkan) anggaran itu. Sebab, pemkot belum bisa menjelaskan anggaran itu untuk apa," katanya. Menanggapi soal pembelian mobil, Wishnu menyatakan belum bisa memastikan. Sebab, pemkot belum memberikan penjelasan mengenai anggaran tersebut. "Pemkot belum memberi penjelasan. Tapi setelah kami hitung anggaran untuk membeli mobil itu, ternyata nilainya memang pas Rp9 miliar," katanya. Wishnu menyebutkan, pembelian mobil itu tidak masuk dalam APBD 2011. Namun, pemkot ternyata sudah membeli mobil tersebut. "Seharusnya, sebelum membeli kan dianggarkan dulu. Kalau tidak ada dalam APBD, dianggarkan dalam PAK. Kalau PAK belum dibahas, ajukan kepada DPRD melalui mekanisme MPAK (mendahului PAK). Jangan sudah membeli baru dianggarkan dan memberi tahu DPRD," katanya. Sementara itu, pihak Pemkot Surabaya belum bisa dikonfirmasi mengenai hal itu. Sebab, tim anggaran Pemkot Surabaya terlihat terburu-buru meninggalkan gedung DPRD usai rapat paripurna. Bahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Hendro Gunawan mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya soal hasil rapat Banmus. "Saya mau koordinasi dulu dengan Wali Kota," katanya singkat.(*)