Baru 35 Persen Anak Berkebutuhan Khusus Nikmati Pendidikan Inklusif

Pacitan (Antara Jatim) - Praktisi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Munawir Yusuf mengatakan partisipasi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam program pendidikan inklusif di Indonesia terus meningkat hingga kisaran 35 persen sejak dicanangkan tahun 2003, meski prosentasenya masih kalah jauh dibanding negara-negara maju yang rata-rata mencapai 90 persen. "Di awal-awal program, partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif hanya sekitar lima (5) peren, namun pada tahun 2010 prosentasenya melesat hingga 18 persen," katanya saat berkunjung di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kamis. Meski tergolong masih rendah, keberhasilan itu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mendorong pendirian maupun pengembangan sekolah-sekolah inklusif di kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya, kata Munawir Yusuf, adalah pemberian bantuan sebesar Rp900 juta per tahun untuk daerah-daerah yang mencanangkan pendidikan inklusif. Bantuan sebanyak itu diberikan untuk pelatihan, pendidikan tenaga pengajar, serta prasarana sekolah. Tahun 2013, sedikitnya ada 20 kota/kabupaten yang dipastikan mencanangkan program serupa, sehingga diharapkan jumlah serupa akan direalisasikan tahun berikutnya hingga mencapai 100 persen. Munawir mengungkapkan, upaya bertahap tersebut ditempuh karena terkendala keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Karena itu ia menyambut baik munculnya sekolah-sekolah luar biasa (SLB) yang dikelola oleh yayasan maupun pribadi. Ia memperkirakan, jika tidak menerapkan program pendidikan inklusif di daerah-daerah, untuk mengentaskan pendidikan bagi ABK diperlukan waktu hingga 200 tahun. "Pendidikan inklusif tidak hanya sekedar memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga sudah didesak konfensi internasional," ujarnya. Mengenai target program "millenium development goal’s" (MDGs) yang menyebut bahwa tahun 2015 sudah tidak boleh ada lagi ABK yang tidak mendapat pendidikan, Munawir mengatakan hal itu sulit terpenuhi. Alasannya, lanjut dia, program global itu hendaknya menjadi tonggak untuk terus bekerja keras menyediakan akses pendidikan, sehingga tidak terlalu jauh dari capaian di negara-negara maju. (*)