Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur meminta pemerintah kota (pemkot) setempat menyertakan data teraktual mengenai persentase ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTH.

Anggota Pantia Khusus (Pansus) Raperda RTH DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi di Kota Malang, Senin, mengatakan, saat pembahasan awal, Pemkot Malang telah diminta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap RTH yang ada saat ini.

"Ternyata selama ini (jumlah RTH) yang disampaikan 17 persen bisa dibilang belum cukup valid, karena secara murni hanya tiga sampai lima persen," kata Dito.

Raperda RTH akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam upaya memenuhi standar keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan sebesar 30 persen, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Total 30 persen standar ruang terbuka hijau sesuai undang-undang itu, terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Keabsahan data, ditegaskannya, akan menjadi acuan pembentukan peta jalan atau road map pemenuhan RTH yang akan dituangkan di dalam raperda tersebut.

Ia mencontohkan apabila kondisi riil di Kota Malang menunjukkan ketersediaan lahan hijau publik masih di bawah 20 persen, maka peta jalan difokuskan pada pembuatan perjanjian dengan setiap pengembang kawasan hunian sebelum melaksanakan proses pembangunan.

"Kalau fasilitas umum yang telah diserahkan oleh pengembang ke pemkot jatuhnya masuk RTH publik," ucapnya.

Oleh karena itu, Dito kembali menegaskan bahwa penyusunan raperda ini perlu mengutamakan terbentuknya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai jumlah valid persentase RTH.

Bahkan, pansus telah meminta pemerintah daerah setempat supaya tidak terburu-buru membahas penyusunan pasal per pasal rancangan aturan tersebut. 

Meski demikian, ia menyadari bahwa Pemkot Malang memiliki banyak tantangan memenuhi 30 persen RTH, seperti ketersediaan lahan yang semakin sedikit.

"Kalau pun setiap tahun membeli lahan untuk RTH tantangannya juga pada anggaran," katanya.



Pewarta: Ananto Pradana
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026