DPRD Kota Malang: Pendekatan edukatif menentukan efektivitas PP Tunas

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyatakan pendekatan edukatif kepada orang tua menjadi penentu efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan wewenang pengawasan oleh guru kepada pelajar, khususnya yang berusia di bawah 16 dalam menggunakan media sosial terbatas di lingkungan sekolah, sehingga butuh peran orang tua untuk memastikan proses tersebut berlanjut di rumah.

"Ini berbicara soal teknologi, misalnya di sekolah sudah dibatasi tetapi di rumah mungkin dia menggunakan akun milik kakaknya. Jadi kuncinya bukan hanya kebijakan yang telah dibuat tetapi edukasi harus menyentuh orang tua," kata Ginanjar.

Pemerintah daerah, kata dia, bisa meminta pihak sekolah memaksimalkan pelaksanaan pertemuan dengan orang tua maupun ketika penyelenggaraan forum komite sekolah sebagai wadah menyosialisasikan PP Tunas.

Melalui cara itu, kesadaran orang tua akan terbangun secara utuh dan pada akhirnya bisa melakukan pengawasan secara maksimal, sekaligus menanamkan pemahaman kepada anak sebagai bagian dari pola asuh.

"Misalnya ketika memainkan ponsel terus tiba-tiba muncul konten ini dan itu, kalau anaknya sudah sadar dia akan melaporkan ke orang tuanya. Keluarga itu ruang paling dini dalam mengedukasi anak-anak," kata dia.

DPRD Kota Malang juga turut mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan PP Tunas. Gerakan bersama dinilai akan menjadi strategi jitu dalam memastikan berjalannya regulasi tersebut di daerah.

Dia menegaskan PP Tunas tidak boleh hanya dipandang sebagai sebuah regulasi formal tetapi harus dijadikan sebagai acuan melindungi anak-anak dari paparan konten negatif di media sosial, seperti pornografi, judi, hingga kekerasan yang bisa memberikan dampak buruk terhadap pembentukan karakter dan perkembangan pola pikir anak.

"Regulasi ini harus dipastikan menyentuh semuanya," ucapnya.