Legislator: BSPS dorong rumah layak huni dan tingkatkan kesejahteraan

Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kota Surabaya dan Jawa Timur secara umum. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menilai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni.

“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kota Surabaya dan Jawa Timur secara umum. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat,” ujar Cahyo di Surabaya, Minggu.

Ia menegaskan, kondisi rumah yang bersih, sehat, dan nyaman memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga. Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan bangsa.

“Jika rumah masyarakat layak dan nyaman, maka kualitas hidup dan kesejahteraan akan ikut meningkat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung dua lokasi calon penerima BSPS di Surabaya. Ia menyebut jumlah penerima bantuan di Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu sekitar 3.000 unit, sekarang meningkat menjadi 33.000 unit di Jawa Timur,” ujarnya.

Dalam program tersebut, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah, yang terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya tenaga kerja.

Maruarar menambahkan, program BSPS juga memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan.

Lanjutnya jika satu rumah dikerjakan tiga orang, maka dari 33.000 unit bisa menyerap sekitar 99.000 tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Selain peninjauan BSPS, Kementerian PKP juga melakukan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNM Mekar kepada masyarakat. Program tersebut menyasar pelaku usaha ultra mikro, yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga.

Melalui berbagai intervensi tersebut, pemerintah berharap peningkatan kualitas hunian sejalan dengan penguatan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.