Forjasi: Pengerjaan Proyek Sering Terkendala Masalah Sosial

Surabaya - Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (Forjasi) Jawa Timur mengemukakan pengerjaan proyek infrastruktur di Surabaya sering terkendala masalah sosial, karena minimnya sosialisasi kepada warga yang wilayahnya terkena dampak pembangunan. Ketua Forjasi Jatim R Mohammad Ali Zaini kepada wartawan di Surabaya, Selasa, mengemukakan kontraktor pemenang tender sering dihadapkan pada masalah sosial dengan masyarakat, sehingga tidak bisa secepatnya menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan. Semestinya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan sinergi dengan DPRD untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam kegiatan tender proyek infrastruktur guna mencegah terjadinya masalah sosial itu. "Banyak faktor sosial di luar tugas dan pekerjaan yang semestinya bukan tanggung jawab kontraktor, tetapi harus ditanggung dan dikerjakan oleh kontraktor. Bahkan, tidak jarang kontraktor juga disalahkan," ucapnya. Ali Zaini menyebutkan munculnya protes dari warga, RT, RW atau LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan) mengenai proyek yang ada di wilayahnya, karena sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi dari Pemkot Surabaya atau instansi terkait. Pihaknya juga menerima banyak keluhan dari para kontraktor mengenai hal tersebut dan meminta masalah itu segera dicarikan solusinya agar tidak menjadi penghambat. "Kalau sudah begitu, pengerjaan proyek jadi terhambat. Mestinya sebelum proyek itu dikerjakan, pemkot melalui kelurahan, kecamatan atau tokoh masyarakat melakukan sosialisasi dulu kepada warga," ujarnya. Guna mengantisipasi munculnya kasus-kasus penolakan dan protes dari warga, ia mengusulkan agar Pemkot Surabaya melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan dalam pembahasan dan sosialisasi setiap proyek yang akan ditenderkan. "Kami yakin jika semua pihak diajak rembukan dan terlibat secara langsung dalam setiap pembahasan proyek yang akan dikerjakan, tidak akan muncul lagi protes dari warga dan proyek tender macet," tambah Ali Zaini. Selain faktor sosial, lanjut Ali Zaini, terhambatnya pengerjaan proyek juga disebabkan gambar perencanaan sering tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan pihak konsultan justru mengelak bertanggung jawab atas kesalahan itu. "Persoalan ini harus dipahami Pemkot dan DPRD Surabaya secara bijaksana dan tidak setengah-setengah, agar tidak muncul informasi keliru yang justru menyalahkan kontraktor," tuturnya. Untuk itu, Forjasi Jatim mendukung rencana Pemkot Surabaya membentuk forum para perencana atau konsultan agar nantinya tidak ada lagi pemahaman yang kontraproduktif terkait pengerjaan proyek. (*)