Magetan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magetan mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) di kalangan perempuan, salah satunya melalui dukung terhadap Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).
"Forum ini sangat penting yang berisi perwakilan dari berbagai organisasi perempuan se-Kabupaten Magetan. Forum ini menjadi ruang sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mendorong peran strategis perempuan di berbagai sektor," ujar Asisten Administrasi Umum Setdakab Magetan Suci Lestari saat membuka forum PUSPA yang digelar di Ruang Ki Mageti Magetan, Kamis.
Adapun forum tersebut diikuti perwakilan di antaranya Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan, Fatayat NU Magetan, PUSPA Larasati, serta perwakilan organisasi perempuan lainnya.
"Perempuan bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus pilar utama dalam ketahanan keluarga dan ekonomi. Jika berbicara peningkatan SDM, investasi terbaik adalah dengan memberdayakan perempuan," katanya.
Menurut Suci, perempuan yang berdaya secara intelektual dan ekonomi akan melahirkan generasi berkualitas. Hal itu menjadi kunci memutus rantai kemiskinan dan diskriminasi. Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen penuh mendukung program-program yang pro-perempuan.
Ia juga menyoroti tantangan ke depan tentang daya saing di era global yang terus berubah. Karena itu, perempuan dituntut adaptif dan paham teknologi, terutama dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM.
"Penguatan ekonomi kreatif berbasis rumah tangga harus terus didorong agar perempuan memiliki kemandirian finansial. Dari sisi sosial, perempuan juga harus berani bersuara dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik," kata dia.
Suci mengapresiasi kehadiran Forum PUSPA sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dan berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga motor penggerak berbagai agenda perlindungan perempuan dan anak.
Beberapa isu prioritas juga dibahas dalam forum tersebut antara lain penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan manusia, serta pengurangan kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan.
