Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Sebanyak 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menghentikan sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat dana atau anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair hingga pertengahan Desember 2025.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek Saeroni di Trenggalek, Selasa, mengatakan hingga Selasa sebanyak 50 SPPG yang telah beroperasi di Trenggalek belum menerima dana operasional dapur untuk periode 8–20 Desember 2025.
"Kami menerima laporan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ada 12 SPPG yang memilih berhenti sementara karena keterbatasan dana," kata dia.
Ia menjelaskan delapan SPPG lebih dulu menghentikan operasional sejak Senin (15/12), yakni SPPG Bodag dan Sawahan di Kecamatan Panggul, SPPG Petung Kecamatan Dongko, SPPG Surondakan, Karangsuko 2 dan Karangsuko 3 Kecamatan Trenggalek, SPPG Kamulan Kecamatan Durenan, SPPG Pule Kecamatan Pule, serta SPPG Bendoagung 2 Kecamatan Kampak.
Pada Selasa (16/12), tiga SPPG lainnya menyusul menghentikan layanan MBG, yakni SPPG Tumpuk Kecamatan Tugu, SPPG Surondakan Kecamatan Trenggalek, serta SPPG Nglebeng Kecamatan Panggul.
"Penghentian operasional sudah diinformasikan kepada sekolah penerima manfaat," ujarnya.
Sebanyak 38 SPPG lainnya tetap beroperasi meski belum menerima dana dari BGN. Operasional dapur MBG tersebut dijalankan dengan menggunakan dana mandiri pengelola.
"Sebagian besar masih bertahan dengan dana pribadi agar layanan kepada siswa tidak terhenti," kata Saeroni.
Terkait dengan aspek kelayakan operasional, ia menyebut dari 50 SPPG di Trenggalek, baru dua SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, lima SPPG masih dalam proses verifikasi.
"Pengajuan SLHS dilakukan melalui sistem OSS. Kami dorong seluruh SPPG segera memenuhi standar agar operasional lebih aman dan berkelanjutan," katanya.
