Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan pengawasan dari Aparat Pengawas Internal (APIP) mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan munculnya praktik korupsi di tubuh pemerintah.
"Penting memperkuat komitmen dalam meningkatkan pengawasan, memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendorong pembangunan yang anti korupsi, transparan, akuntabel," kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis.
Adanya pengawasan dari APIP ini yang bertujuan mencegah korupsi mampu membuat pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah mampu berjalan profesional dan berkualitas.
Tak hanya itu, keberadaan APIP berdampak pada tata kelola pembangunan di Jawa Timur yang berjalan sesuai rencana.
Menurut dia, kinerja pengawasan sudah berjalan efektif. Sebab, mereka tak hanya melakukan pengawasan tetapi juga membina aparatur negara sehingga mampu melaksanakan pengelolaan anggaran, mulai perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban sesuai prosedur berlaku.
Khofifah menyebut, terhitung mulai Januari sampai Oktober 2025 tercatat ada 300 laporan yang ditujukan ke Kabupaten/ Kota maupun Provinsi berupa pelimpahan kasus maupun pengaduan masyarakat dari aparat penegak hukum (APH) kepada APIP.
Laporan masyarakat itu ditegaskan oleh dia telah ditindaklanjuti sepenuhnya.
"Dari hasil penyelesaian tersebut, keuangan negara dan daerah yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 29,2 miliar di tingkat kabupaten dan kota dan Rp10,3 miliar di tingkat provinsi," ujarnya.
Selain itu, Khofifah mengungkapkan penguatan dan peningkatan pengawasan APIP sudah ditekankan saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (26/11).
Dia menjelaskan di dalam rakorwasda tersebut penguatan APIP perlu dibarengi rencana aksi untuk saling menjaga dan menguatkan integritas masing-masing individu dalam mempertanggungjawabkan langkah yang dilakukan.
Pengawasan yang kuat disebutnya menjadi kunci menjelaskan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel untuk menjadi daya dorong utama mewujudkan Jawa Timur Gerbang Nusantara baru.
"Dengan demikian, sinergi ini menjadi contoh baik yang patut dipertahankan agar penegakan hukum semakin efektif sekaligus mengutamakan penyelamatan kerugian keuangan negara dan daerah," tuturnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan terus memperkuat soliditas dengan pemerintah kabupaten dan kota, APH, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri dalam menjamin integritas dan kualitas pelayanan publik.
